Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setiap RW di wilayah Kota Bandung saat ini tengah menggenjot pengolahan sampah secara mandiri agar tidak terjadi penumpukan usai Pemkot Bandung menghentikan sementara layanan pengangkutan sampah selama tiga hari mulai 1–3 Mei 2026.

Penghentian pengangkutan sampah tersebut karena kuota pengiriman sampah sebanyak 980 ton dari Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (KKB) sudah habis.

Ketua Umum Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana, mengatakan, setelah tidak ada pengangkutan sampah dari warga, setiap RW memaksimalkan upaya pengolahan sampah organik dapur (SOD) oleh petugas pemilah sampah (gaslah).

Baca juga: Penambahan Kuota ke TPA Sarimukti Ditolak, Pemkab Bandung Dorong RW Kelola Sampah Mandiri

"Itu bermacam-macam, ada yang jadi pakan ternak, pakan ikan dan ada juga ke rumah magot. Tapi yang tidak ada maggot terpaksa dikubur organik itu karena nanti jadi pupuk," ujarnya saat dihubungi, Jumat (1/5/2026).

Sedangkan sampah anorganik, kata dia, dibawa ke bank sampah untuk diolah. Di bank sampah tersebut, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga dipilah, sedangkan sekitar 20-25 persen sampah dari warga masuk ke setiap TPS.

"Nah, apabila tiga hari ditutup, mungkin RW yang akan mengamankan residunya itu. Jadi dikumpulkan ke rumahnya karena memang RW-nya ngumpulin ke mana karena keterbatasan lahan, nanti Senin diangkut," kata Lily.

Dengan kondisi itu, Forum RW Kota Bandung pun telah mengusulkan kepada pemerintah kota agar memberikan dukungan berupa fasilitas dan mesin pengolahan sampah, khususnya untuk sampah organik.

"Kami usulkan agar tiap RW diberikan mesin pembuat pelet supaya organik bisa bermanfaat maksimal dan punya nilai jual," ucapnya.

Dia mengatakan, dari total produksi sampah di Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, saat ini baru sekitar 35–40 persen yang dapat ditangani di tingkat RW. Pengolahan itu mampu mengurangi sekitar 300–400 ton sampah, terutama dari sektor organik.

"Tapi pengolahan sampah belum maksimal, hanya RW berupaya untuk maksimal karena kendala di RW itu keterbatasan lahan. Hampir sekian persen RW itu tidak punya lahan, jadi itu kendalanya," ujar Lily.

Menurutnya, penguatan pengawasan, penambahan alat, serta dukungan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Baca juga: Pengerukan 400 Ton Sampah di Pasar Baleendah Dikebut, Pemprov Jabar Turun Tangan Atasi Darurat Kuota

"Sekarang hanya tinggal pengawasan dan penambahan alatnya saja mungkin ya, karena itu tadi baru sekitar 35-40 persen sampah bisa diolah di tingka RW Kota Bandung," katanya.