‎TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Camat Biringkanaya, Maharuddin, menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino atau kemarau panjang yang diperkirakan melanda tahun ini.
‎
‎Berdasarkan pengalaman tahun 2023, sedikitnya empat kelurahan di Kecamatan Biringkanaya berpotensi terdampak, yakni Untia, Bulurokeng, Katimbang, dan Paccerakkang.
‎
‎Maharuddin menjelaskan, pemerintah kecamatan tidak menunggu kondisi memburuk. 
‎
‎Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan melalui koordinasi lintas sektor.
‎
‎“Berdasarkan pengalaman tahun 2023, ada empat kelurahan yang berpotensi terdampak,” ujarnya kepada Tribun-Timur.Com, Jumat (30/4/2026). 
‎
‎Ia menegaskan, skema penanganan yang akan  berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
‎
‎Distribusi air bersih akan dilakukan menggunakan mobil tangki, termasuk bantuan dump truck untuk mengangkut tandon air ke titik-titik yang membutuhkan.
‎
‎“Metodenya masih sama seperti sebelumnya, yakni distribusi air bersih secara langsung ke warga menggunakan mobil tangki dan tandon,” jelasnya.
‎
‎Selain itu, upaya jangka menengah juga dilakukan melalui pembangunan sumur dalam oleh Dinas Pekerjaan Umum di sejumlah lokasi rawan. 
‎
‎“Sumur dalam sudah ada di beberapa titik, tapi belum masif. Karena wilayah yang harus diantisipasi cukup banyak, maka distribusi air masih menjadi langkah utama,” katanya.
‎
‎Maharuddin mengungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan wilayah yang mengalami kekeringan. 
‎
‎Namun, kondisi di Kelurahan Untia menjadi perhatian khusus.
‎
‎Di wilayah tersebut, sebagian warga sudah terbiasa membeli air bersih akibat pasokan dari PDAM yang belum sepenuhnya lancar, bahkan di luar musim kemarau.
‎
‎“Memang pasokan air kurang lancar di Untia, baik buka musim kemarau,” ungkapnya.
‎
‎Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, Maharuddin juga mengandalkan peran aktif perangkat wilayah hingga tingkat bawah.
‎
‎RT/RW bersama relawan dilibatkan dalam proses distribusi air sekaligus pemantauan kondisi di lapangan. 
‎
‎Mereka juga menjadi penghubung utama antara warga dan pemerintah.
‎
‎“RT/RW yang memantau langsung di lapangan. Kalau ada kondisi darurat, mereka yang melaporkan, lalu diteruskan ke BPBD,” jelas Maharuddin.
‎
‎Ia menambahkan, seluruh kebutuhan dan penanganan di wilayah tetap terpusat melalui koordinasi dengan BPBD sebagai penanggung jawab utama penanganan kebencanaan.
‎
‎"Kerja-kerja penanganan yang dilakukan itu terpimpin, terpusat, terkoordinasi. Dengan begitu kita berharap bisa melewati masalah ini dengan baik," ucapnya.