WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan masuk sebagai pemegang saham di perusahaan aplikator ojek online melalui entitas investasi negara, Danantara.

Pernyataan ini disampaikan Dasco saat menerima audiensi massa buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Dasco, keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham di perusahaan aplikator menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem transportasi berbasis aplikasi yang selama ini menuai berbagai kritik, khususnya dari kalangan pengemudi ojek online.

Ia menyebut, pemerintah melalui Danantara telah resmi mengambil bagian saham, meski tidak merinci besaran kepemilikan maupun nama perusahaan aplikator yang dimaksud.

Langkah tersebut dinilai memiliki implikasi penting terhadap arah kebijakan di sektor transportasi digital.

Dengan posisi sebagai pemegang saham, pemerintah dinilai memiliki ruang lebih luas untuk mendorong perubahan, termasuk dalam hal penyesuaian sistem kemitraan dan besaran potongan komisi yang selama ini kerap menjadi sumber keluhan para pengemudi.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu potongan komisi oleh aplikator memang menjadi salah satu tuntutan utama para pengemudi ojol dalam berbagai aksi demonstrasi.

Mereka menilai skema pembagian hasil yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama di tengah meningkatnya biaya operasional di lapangan.

Dasco menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak akan dilakukan secara instan.

Ia menyebut, aspek sistem dan mekanisme bisnis yang kompleks menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian secara bertahap. 

“Karena ini menyangkut sistem dan lain-lain, sehingga kebijakan itu akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti,” ujar Dasco.

Kehadiran pemerintah dalam struktur kepemilikan aplikator diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan kesejahteraan pengemudi, tetapi juga menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun demikian, langkah ini juga berpotensi memunculkan dinamika baru, terutama terkait tata kelola perusahaan, transparansi, serta batasan peran pemerintah dalam sektor yang selama ini didominasi swasta dan mekanisme pasar.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak aplikator maupun pemerintah terkait detail teknis investasi tersebut.

Publik masih menunggu kejelasan mengenai skema kepemilikan, tujuan jangka panjang, serta dampak konkret yang akan dirasakan oleh para mitra pengemudi dalam waktu dekat.

Di tengah momentum peringatan Hari Buruh, pernyataan ini menjadi sorotan karena menyentuh langsung isu kesejahteraan pekerja sektor informal digital yang jumlahnya terus bertambah di Indonesia.

Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjawab persoalan struktural yang selama ini dihadapi para pengemudi ojek online.