Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembahasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Laporan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di gedung Dewan pada Jumat (1/5/2026) malam.

Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo menegaskan meski berbagai program telah berjalan, masih banyak aspek krusial yang memerlukan perbaikan mendesak, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam paparannya, dia menyoroti kondisi Puskesmas di tingkat distrik yang mayoritas sudah terbangun namun tidak beroperasi secara maksimal. Hal ini dipicu oleh kurangnya tenaga kesehatan (nakes) dan jam kerja yang sangat terbatas.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Longsor di Walaik

"Banyak Puskesmas yang hanya buka dari Senin sampai Kamis, bahkan ada yang hanya dua hari seminggu. Akibatnya, masyarakat lebih memilih berobat ke kota atau langsung ke RSUD Wamena," ungkap Agus.

Komisi C merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengevaluasi menyeluruh pelayanan RSUD dan Puskesmas serta menjamin pembiayaan tenaga sukarela (PTT) dan meningkatkan insentif nakes. 

Lebih lanjut dia meminta pembangunan 21 Puskesmas standar Prototipe dan RS Pratama Timbil dipercepat.

Agus Logo juga mendorong pengembalian aset Kantor Dinas Kesehatan yang saat ini masih digunakan oleh Brimob Polda Papua.

Tak hanya di bidang kesehatan, Komisi C juga menyoroti persoalan-persoalan di bidang pendidikan.

Masalah klasik  mengenai distribusi guru yang tidak merata masih menjadi kendala utama. 

"Banyak guru meninggalkan tempat tugas di distrik dan memilih tinggal di kota karena minimnya rumah dinas dan akses yang sulit," ungkapnya.

Selain itu, program beasiswa mahasiswa juga mendapat rapor merah karena keterlambatan penyaluran dan mekanisme yang tidak transparan. 

Komisi C pun mendesak pengembalian aset Kantor Dinas Pendidikan yang saat ini digunakan oleh DPRD Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: DPRK Jayawijaya Temukan Krisis Medis saat Kunker Puskesmas Usilimo

"Kami minta Bupati segera menganggarkan pembangunan asrama mahasiswa dan perumahan guru, serta melakukan pemerataan tenaga pendidik agar kualitas belajar-mengajar di distrik tidak tertinggal," tegasnya.

Lebih lanjut, temuan mengejutkan diungkap oleh Komisi C terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

Ditemukan adanya praktik pemotongan dana oleh oknum operator kampung atau distrik sebesar minimal Rp100.000 per penerima manfaat.

"Ini sangat merugikan masyarakat. Kami minta oknum yang terlibat diberikan sanksi tegas," kata Agus.

Tak hanya itu, kondisi keamanan di Kota Wamena juga menjadi sorotan. Meningkatnya kasus pencurian, jambret, hingga pembunuhan membuat warga merasa tidak aman.

Penyakit sosial seperti miras, narkoba, judi togel, hingga maraknya anak jalanan yang menghirup lem (Aibon) di area Pasar Baru dan Jalan Irian dinilai sudah dalam tahap memprihatinkan.

Komisi C DPRK Jayawijaya memberikan rekomendasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk segera menindaklanjuti aset-aset daerah yang saat ini masih dipinjam pakai oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

"Hal ini mencakup kantor-kantor dinas (Kesehatan, Pendidikan, Sosial) yang kini digunakan sebagai Kantor Gubernur maupun instansi provinsi lainnya, agar dapat dikembalikan fungsinya demi optimalisasi pelayanan publik di tingkat kabupaten."ujarnya. 

Rekomendasi ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayawijaya, dengan harapan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat Jayawijaya. (*)