TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, memberikan respons terhadap berbagai janji yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun Prabowo menyampaikan berbagai janji program saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026).

Dalam momen tersebut, Prabowo mengemukakan sejumlah rencana, di antaranya pembangunan satu juta rumah bersubsidi bagi para buruh di sekitar kawasan industri, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti rumah sakit, tempat penitipan anak (daycare), serta sekolah.

Selain itu, ia juga menjanjikan peningkatan porsi pendapatan bagi buruh dari kalangan mitra pengemudi ojek online (ojol), dengan minimal bagi hasil mencapai 92 persen, naik dari sebelumnya sebesar 80 persen.

Ini artinya, potongan biaya untuk platform pengelola aplikator bakal dipangkas.

Selain itu, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, sehingga pengemudi ojol diberi jaminan kecelakaan kerja, berupa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan.

Dalam janjinya, Prabowo juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar dapat disahkan pada tahun ini dan menekankan peraturan tersebut tetap berpihak pada buruh.

Selanjutnya, eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tersebut mengatakan tahun ini pemerintah memberikan perlindungan bagi rakyat berpenghasilan rendah senilai Rp500 triliun.

Pemerintah juga telah menaikkan upah minimum hingga penyediaan rumah bersubsidi.

Baca juga: Amien Rais Dilaporkan Relawan Prabowo, Buntut Pernyataan kedekatan Presiden dengan Teddy

Baca juga: Manggala Sapi Kurban Presiden Prabowo di Pekanbaru Dapat Perlakuan Istimewa hingga Idul Adha

Kemudian, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan kaum nelayan.

Pada 2026 ini, Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) itu juga menyatakan, pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan.

Sebagai informasi, Prabowo sudah dua kali menghadiri May Day selama menjabat sebagai Presiden RI.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pertahanan RI itu menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang juga digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025) lalu.

Kata Pengamat: Saya Ragu, karena Semua Pos Keuangan Sudah Tergerus

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku ragu janji-janji yang diumbar Presiden RI Prabowo Subianto di peringatan Hari Buruh 2026 bisa terwujud.

Dengan melihat dari sisi ekonomi, semua pos keuangan di Indonesia sudah tergerus.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam program Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (1/5/2026).

"Saya sih ragu ya dari sisi panel and support. Kita sudah kegerus ini sekarang semua pos keuangan. Cadangan tinggal 120 triliun. Saya terus terang agak ragu itu mana yang bisa direalisasikan," ucap Agus.

Selain itu, Agus menilai, Prabowo sering mengucapkan janji atau membuat program tanpa ada dasar kebijakan dan regulasi yang lengkap.

Kata dia, jika Kepala Negara dengan mudahnya membuat program atau kebijakan tanpa disertai basis yang kuat, itu akan membahayakan tata kelola negara.

"Karena biasa presiden itu selalu bilang ini begana-begini, tapi kan underlying-nya ada enggak?" kata Agus.

"Saya khawatir sekali itu, karena yang disebutkan itu banyak underlining atau latar belakang kebijakan perundang-undangannya enggak lengkap, itu mesti dilengkapi dulu."

"Nah, kalau main langsung-langsung begitu, bisa berbahaya dari sisi tata kelola negara."

Agus menekankan, sejatinya pemerintah Indonesia sudah kehabisan dana di tengah tekanan ekonomi global. 

Apalagi, banyak program Prabowo yang sudah digaungkan sejak masa kampanye, menelan anggaran besar.

Namun, dengan sisa dana yang ada saat ini, Agus menyerahkannya kepada Prabowo dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprioritaskan mana janji kepada buruh yang bisa direalisasikan.

"Ya, personalnya, kita kekurangan dana, terserah Pak Prabowo. Kan dananya semua habis ke program-program dia, baik program-program kampanye maupun program-program dadakan," tutur pengamat yang lahir di Semarang pada 19 Agustus 1959 ini.

"Sekarang terus terang saya tidak tahu dari mana anggaran itu akan diambil, terserah Pak Menteri Keuangan untuk mengatur."

Meski begitu, Agus blak-blakan merasa pesimis, ada dana untuk menepati janji kepada buruh.

Sebab, banyak tekanan fiskal yang terjadi, mulai dari merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan melemahnya nilai tukar Rupiah.

Agus juga semakin ragu, karena menilai bahwa dasar kebijakan dan regulasi dari janji-janji yang dilontarkan Prabowo belum ada, sehingga hal tersebut harusnya dilengkapi dulu baru membuat program atau janji.

"Tapi, saya pesimis bahwa dana itu ada, melihat kondisi keuangan, indeks kita turun terus sampai 6, kemudian [kurs Rupiah terhadap dolar AS] kita sudah 17.000, 17.400 dan seterusnya," ucap Agus.

"Saya ragu itu ada dananya."

"Dan lagi yang kedua saya katakan tadi underlying semua yang disebutkan Pak Prabowo itu belum ada. Nah, itu harus dibereskan dulu, mau tahun ini saya ragu terus terang."