TRIBUNTRENDS.COM - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti berbagai janji yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional pada Jumat (1/5/2026).
Dalam momen tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah program yang menyasar kesejahteraan buruh secara langsung.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan 1 juta rumah subsidi yang akan dibangun di sekitar kawasan industri.
Hunian tersebut dirancang terintegrasi dengan fasilitas penting seperti rumah sakit, daycare, dan sekolah bagi keluarga pekerja.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada para mitra pengemudi ojek online (ojol).
Prabowo menjanjikan skema baru pembagian pendapatan, di mana buruh ojol akan menerima minimal 92 persen dari hasil kerja mereka.
Baca juga: Aksi Spontan Prabowo di Hari Buruh 2026, Nyanyi & Joget, Lepas Kemeja Lempar ke Massa, Naik Maung
Kebijakan ini meningkat dari sebelumnya yang hanya sekitar 80 persen, sehingga potongan untuk aplikator akan dikurangi.
Langkah lain diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online.
Melalui aturan tersebut, para pengemudi ojol kini mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, termasuk akses ke BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan.
Di sisi regulasi, Prabowo juga mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar dapat disahkan tahun ini dengan tetap berpihak pada buruh.
Selanjutnya, eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tersebut mengatakan tahun ini pemerintah memberikan perlindungan bagi rakyat berpenghasilan rendah senilai Rp500 triliun.
Pemerintah juga telah menaikkan upah minimum hingga penyediaan rumah bersubsidi.
Kemudian, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan kaum nelayan.
Pada 2026 ini, Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) itu juga menyatakan, pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan.
Sebagai informasi, Prabowo sudah dua kali menghadiri May Day selama menjabat sebagai Presiden RI.
Sebelumnya, Mantan Menteri Pertahanan RI itu menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang juga digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025) lalu.
Baca juga: 1 Juta Rumah untuk Buruh, Prabowo Janji Lengkapi Fasilitas Sekolah & Daycare, Dekat Kawasan Industri
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku ragu janji-janji yang diumbar Presiden RI Prabowo Subianto di peringatan Hari Buruh 2026 bisa terwujud.
Dengan melihat dari sisi ekonomi, semua pos keuangan di Indonesia sudah tergerus.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam program Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (1/5/2026).
"Saya sih ragu ya dari sisi panel and support. Kita sudah kegerus ini sekarang semua pos keuangan. Cadangan tinggal 120 triliun. Saya terus terang agak ragu itu mana yang bisa direalisasikan," ucap Agus.
Selain itu, Agus menilai, Prabowo sering mengucapkan janji atau membuat program tanpa ada dasar kebijakan dan regulasi yang lengkap.
Kata dia, jika Kepala Negara dengan mudahnya membuat program atau kebijakan tanpa disertai basis yang kuat, itu akan membahayakan tata kelola negara.
"Karena biasa presiden itu selalu bilang ini begana-begini, tapi kan underlying-nya ada enggak?" kata Agus.
"Saya khawatir sekali itu, karena yang disebutkan itu banyak underlining atau latar belakang kebijakan perundang-undangannya enggak lengkap, itu mesti dilengkapi dulu."
"Nah, kalau main langsung-langsung begitu, bisa berbahaya dari sisi tata kelola negara."
Agus menekankan, sejatinya pemerintah Indonesia sudah kehabisan dana di tengah tekanan ekonomi global.
Apalagi, banyak program Prabowo yang sudah digaungkan sejak masa kampanye, menelan anggaran besar.
Namun, dengan sisa dana yang ada saat ini, Agus menyerahkannya kepada Prabowo dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprioritaskan mana janji kepada buruh yang bisa direalisasikan.
"Ya, personalnya, kita kekurangan dana, terserah Pak Prabowo. Kan dananya semua habis ke program-program dia, baik program-program kampanye maupun program-program dadakan," tutur pengamat yang lahir di Semarang pada 19 Agustus 1959 ini.
"Sekarang terus terang saya tidak tahu dari mana anggaran itu akan diambil, terserah Pak Menteri Keuangan untuk mengatur."
Meski begitu, Agus blak-blakan merasa pesimis, ada dana untuk menepati janji kepada buruh.
Sebab, banyak tekanan fiskal yang terjadi, mulai dari merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan melemahnya nilai tukar Rupiah.
Agus juga semakin ragu, karena menilai bahwa dasar kebijakan dan regulasi dari janji-janji yang dilontarkan Prabowo belum ada, sehingga hal tersebut harusnya dilengkapi dulu baru membuat program atau janji.
"Tapi, saya pesimis bahwa dana itu ada, melihat kondisi keuangan, indeks kita turun terus sampai 6, kemudian [kurs Rupiah terhadap dolar AS] kita sudah 17.000, 17.400 dan seterusnya," ucap Agus.
"Saya ragu itu ada dananya."
"Dan lagi yang kedua saya katakan tadi underlying semua yang disebutkan Pak Prabowo itu belum ada. Nah, itu harus dibereskan dulu, mau tahun ini saya ragu terus terang."
(TribunTrends/Tribunnews/Rizki A.)
