Oleh : Ilham Alhamdi (Instruktur BPL HMI Cabang Purwokerto)
TRIBUNBANYUMAS.COM - Momentum 2 Mei 2026 yang menandai 22 tahun Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Purwokerto seharusnya dibaca sebagai ruang evaluasi, bukan sekadar peringatan seremonial.
Dalam konstruksi organisasi kader seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), perkaderan bukan pelengkap, melainkan inti dari keberlangsungan organisasi. Tanpa proses kaderisasi yang terjaga, organisasi kehilangan arah sekaligus legitimasi historisnya sebagai gerakan intelektual dan keislaman.
Secara konseptual, Pedoman Perkaderan HMI menegaskan bahwa kaderisasi merupakan proses sistematis untuk membentuk insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Rumusan ini tidak berdiri sendiri. Ia sejalan dengan gagasan Nurcholish Madjid yang menempatkan kaderisasi sebagai proses pembentukan manusia yang memiliki integritas intelektual dan moral sekaligus.
Dalam berbagai tulisannya, seperti dalam buku Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, kader tidak cukup hanya loyal secara organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas berpikir kritis dan keberanian moral.
Baca juga: Rayakan Hardiknas, SDN 2 Sidomulyo Gelar Karnaval Budaya Papua dan Aksi Drumband Gita Pesona Ceria
Namun, realitas perkaderan sering kali menunjukkan gejala formalisasi. Kegiatan latihan berjalan sesuai jadwal, tetapi kedalaman proses tidak selalu terjamin.
Hal ini dapat dibaca melalui pendekatan sosiologi organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber tentang rasionalisasi birokrasi, di mana prosedur cenderung lebih dominan dibanding substansi.
Dalam konteks ini, perkaderan berpotensi berubah menjadi rutinitas administratif apabila tidak diimbangi dengan kesadaran ideologis dan intelektual.
Peran BPL dalam situasi tersebut menjadi krusial. BPL tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pelatihan, tetapi sebagai penjaga mutu kaderisasi.
Fungsi ini menuntut konsistensi terhadap pedoman perkaderan sekaligus kemampuan membaca tantangan zaman. Tanpa itu, kaderisasi akan kehilangan relevansi.
Dalam perspektif pendidikan kritis, sebagaimana dikemukakan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, proses pendidikan yang baik harus bersifat dialogis dan membebaskan, bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah. Prinsip ini seharusnya menjadi ruh dalam setiap proses latihan di HMI.
Selain itu, tanggung jawab menjaga kualitas perkaderan tidak dapat dibebankan hanya kepada BPL. Seluruh kader memiliki peran dalam menciptakan ekosistem intelektual yang sehat.
Tradisi membaca, berdiskusi, dan menulis harus menjadi bagian dari kehidupan kader sehari-hari. Tanpa itu, kaderisasi akan kehilangan daya transformasinya.
Baca juga: Kawal Kasus Pelecehan, Ketua HMI Unissula Mengaku Dipukul dan Diintimidasi: Lapor ke Polda Jateng
Sejarah HMI sendiri menunjukkan bahwa kekuatan organisasi ini bertumpu pada kualitas intelektual kadernya, bukan semata pada struktur atau jumlah anggota.
Dengan demikian, peringatan 22 tahun BPL HMI Cabang Purwokerto harus dimaknai sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap perkaderan yang berkualitas.
Menjaga mata air perkaderan berarti memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan pedoman, sekaligus relevan dengan tantangan zaman. Karena pada akhirnya, keberlangsungan HMI tidak ditentukan oleh intensitas aktivitasnya, tetapi oleh kualitas kader yang dihasilkannya. (*)
