TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat melalui Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP), Irwan Japaruddin, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar lebih serius dan terukur dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
Irwan menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Dalam berbagai kajian akademik, kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan daya saing daerah.
Karena itu, pendidikan tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang.
“Tidak ada daerah yang bisa maju tanpa SDM unggul, dan SDM unggul hanya lahir dari sistem pendidikan yang berkualitas. Ini adalah hukum dasar pembangunan,” tegas Irwan.
Baca juga: Tekan Angka Putus Sekolah, Pemprov Sulbar Target 350 Anak Kembali Belajar
Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulbar Minggu 3 Mei 2026: Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Sore Hari
Namun demikian, IMM Sulbar menilai kondisi pendidikan di Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai persoalan serius.
Salah satu yang paling krusial adalah tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah.
Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 masih terdapat sekitar 27 ribu anak di Sulawesi Barat yang tidak bersekolah, yang menunjukkan persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan belum terselesaikan secara optimal.
Bahkan, dalam beberapa laporan, jumlah anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan disebut mencapai puluhan ribu, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
Selain itu, IMM Sulbar juga menyoroti rendahnya capaian hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa di Sulawesi Barat yang masih berada pada kategori rendah dibandingkan daerah lain.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya terletak pada akses, tetapi juga kualitas pembelajaran yang belum optimal.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur pendidikan juga menjadi tantangan serius.
Tercatat sekitar 21,35 persen ruang kelas SD di Sulawesi Barat dalam kondisi rusak berat, tertinggi di Indonesia.
Kondisi ini berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.
Meski jenjang SD bukan kewenangan pemerintah provinsi, IMM menilai hal tersebut tetap menjadi potret persoalan pendidikan yang perlu ditangani bersama pemerintah daerah.
“Bagaimana kita berbicara kualitas jika ruang belajar saja tidak layak? Bagaimana kita berharap hasil TKA meningkat jika ekosistem pendidikannya belum mendukung?” lanjut Irwan.
IMM Sulbar juga menilai implementasi kebijakan mandatory spending 20 persen untuk pendidikan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu secara signifikan.
Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola anggaran, efektivitas program, serta minimnya pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan.
Momentum Hardiknas, menurut Irwan, harus menjadi titik refleksi bersama bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, hingga perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas.
“Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momentum evaluasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus hadir dengan kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan secara nyata,” tegasnya.
IMM Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan dan mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sulawesi Barat demi terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjadi motor kemajuan daerah. (*)
