TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Pemkab Lumajang, Jawa Timur mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan seiring ancaman fenomena El Niño pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau panjang.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, setidaknya ada tujuh kecamatan yang diprediksi mengalami krisis air bersih. Wilayah tersebut meliputi Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Senduro, Padang, dan Tempeh.
Baca juga: PNS Lumajang Terseret Kasus Narkoba, Bupati Tegaskan Sanksi Tanpa Kompromi
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, Yudhi, menjelaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut sebelumnya juga terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang.
“Di Kecamatan Padang ada dua desa, yakni Kedawung dan Bondang yang rawan. Untuk Tempeh belum kami survei langsung, tapi informasinya sudah ada sumur bor di sana,” ujar Yudhi, Sabtu (2/5/2026).
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi ini berpotensi memperparah krisis air bersih, terutama di wilayah Lumajang bagian utara.
Baca juga: Usai PNS Lumajang Ditangkap Edarkan Sabu, Bupati Indah Tes Urine 364 ASN
“Seperti Klakah, Ranuyoso, dan Gucialit, biasanya mengalami kekurangan air bersih. Selain itu, kekeringan juga berpotensi memicu kebakaran hutan,” jelasnya.
Salah satu wilayah yang dinilai paling terdampak adalah Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso. Di daerah tersebut, warga kesulitan mendapatkan sumber air karena minimnya mata air alami.
Baca juga: PNS di Lumajang Ditangkap Polisi karena Edarkan Sabu, Ini Kronologinya
“Warga biasanya mengambil air dari sumber di perbatasan Probolinggo. Karena itu, kami sudah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pendataan desa untuk distribusi air bersih dan peningkatan status siaga,” tambah Yudhi.
BPBD Lumajang juga akan berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memperkuat suplai air bersih. Selain itu, pemerintah daerah berupaya mencari sumber air alternatif di sekitar wilayah terdampak guna mengurangi risiko krisis berkepanjangan.
