130 Perlintasan Tanpa Palang di Jakarta Disorot Usai Tragedi Bekasi, Ini Respons Pramono
Budi Sam Law Malau May 02, 2026 08:35 PM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Tragedi memilukan di Bekasi Timur yang merenggut nyawa belasan orang kembali membuka luka lama, yakni rapuhnya keselamatan di perlintasan kereta api sebidang.

Di tengah duka yang belum reda, fakta mencengangkan mencuat, dimana sekitar 130 titik perlintasan kereta api (KA) di Jakarta masih tanpa palang pintu.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pelintasan kereta api berada di tangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Baca juga: Keluarga Korban Ungkap Perhatian KAI: Tak Sekadar Tugas, Tapi Hadir dengan Empati

Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap memberikan dukungan jika diminta.

“Untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab KAI. Namun jika ada penugasan, kami siap membantu,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).

Sorotan terhadap perlintasan tanpa palang ini bukan tanpa alasan.

Insiden maut di Bekasi Timur menjadi pengingat keras bahwa kelalaian sekecil apa pun di jalur rel bisa berujung tragedi besar.

Dalam peristiwa tersebut, tabrakan antara KRL jurusan Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi di emplasemen Stasiun Bekasi Timur.

Sebanyak 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka.

Di balik angka-angka itu, ada kisah pilu keluarga yang kehilangan orang tercinta dalam sekejap.

Ada pula mereka yang selamat namun harus menanggung trauma panjang.

Semua berawal dari satu keputusan fatal yakni menerobos perlintasan saat kereta melintas.

Fenomena ini mencerminkan dua persoalan besar.

Baca juga: Penjaga Tanpa Seragam: Kisah Ocim di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tanah Kusir Jaksel

Yakni minimnya fasilitas keselamatan dan rendahnya disiplin pengguna jalan.

Perlintasan tanpa palang menjadi titik rawan yang setiap hari dilalui ribuan orang, terutama di kawasan padat seperti Jakarta.

Pramono menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menekan risiko serupa.

Dukungan pemerintah daerah, menurutnya, bisa berupa peningkatan fasilitas hingga edukasi keselamatan kepada masyarakat.

“Keselamatan adalah prioritas. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang,” tegasnya.

Sementara itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mengambil risiko di perlintasan kereta.

Sebab di balik setiap pelanggaran, ada nyawa yang dipertaruhkan.(m27)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.