Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Masyarakat adat pesisir yang merupakan pemilik hak ulayat di wilayah Ibu Kota Provinsi Papua Tengah menggelar pertemuan penting guna membahas nasib dan masa depan mereka.

Pertemuan berlangsung di Kediaman Ibu Oktoviana Woromboni, Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu, (2/5/2026).

​Agenda utama pertemuan ini adalah konsolidasi dan pembentukan panitia untuk mempersiapkan Musyawarah Besar (Mubes) masyarakat adat pesisir. Hadir di sana, tokoh dan 6 kepala suku asli di Nabire, yaitu Suku Wate, Yerisiam, Hegure, Umari (Teluk Umar), Goa (Gwoa/Napan) dan Mora.

Baca juga: Hampir Dua Dekade Guru Honorer di Sarmi Bekerja Tanpa Kepastian Status

Dewan Pendiri Aliansi, Eddy Wabes menjelaskan, pembentukan panitia Mubes sangat krusial untuk menyatukan langkah keenam suku tersebut.

Menurut dia, Mubes yang direncanakan digelar dalam waktu dekat ini membutuhkan persiapan yang matang agar berjalan maksimal sesuai harapan bersama.

​"Setelah terbentuk, nama-nama panitia akan langsung kami umumkan ke publik. Saya berharap para kader muda bersama tokoh senior dapat berkolaborasi dan bekerja sama sebagai pemegang tongkat estafet ke depan demi mempersiapkan yang terbaik," kaga Eddy.

​Senada dengan itu, Hendrik Andoi yang juga merupakan Dewan Pendiri Aliansi menambahkan, inisiatif ini muncul karena selama ini masyarakat pesisir dari keenam suku cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: Mahasiswa Jayawijaya Tuntut Transparansi Beasiswa dan Perhatian Bagi Guru

Kehadiran Aliansi Masyarakat Pesisir diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu agar aspirasi mereka lebih didengar.

​Hendrik menegaskan, pembentukan panitia ini adalah langkah awal agar eksistensi dan peran keenam suku tersebut semakin terlihat, baik di tingkat Kabupaten Nabire maupun di tingkat Provinsi Papua Tengah.

Apalagi lanjut dia, wilayah adat mereka kini telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi yang baru.

​"Kami adalah pemilik tanah tempat ibu kota Provinsi Papua Tengah ini berdiri. Namun, selama ini kami merasa sering ditinggalkan dan diperlakukan semena-mena tanpa adanya pelibatan yang jelas. Inilah yang menjadi pergumulan besar bagi masyarakat pesisir saat ini," ujar Hendrik.

Baca juga: TPNPB Klaim Serang Koramil Dekai Hingga Satu Anggota TNI Tewas

​Melalui Mubes yang direncanakan berlangsung tahun ini, Hendrik berharap dapat merumuskan sikap bersama bahwa pembangunan dan kemajuan Provinsi Papua Tengah tetap menghormati serta melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah.(*)