TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Pemerintah resmi membebaskan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik selama enam bulan ke depan.  

Langkah ini diambil untuk meredam dampak konflik Timur Tengah yang membuat harga biji plastik melambung 50-100 persen. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kebijakan itu akan segera diteken dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang ditarget rampung pekan depan. 

Kebijakan ini berlaku mulai Mei 2026 dan akan dievaluasi setelah enam bulan.

"Dampak dari konflik di Timur Tengah itu tidak hanya terkait industri minyak, baik itu kebutuhan minyak dan gas saja."

"Tetapi, beberapa sektor industri lain, khususnya turunannya maupun industri lain, itu sudah mengalami gangguan, khususnya suplai bahan baku," katanya saat berkunjung ke Kendal, Sabtu (2/5/2026).

Baca juga: Pengusaha Keripik Tempe di Purwokerto Tertekan Imbas Harga Plastik Naik

Sesmenko Susiwijono menerangkan, keputusan ini diambil Satgas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi setelah melakukan rapat koordinasi bersama 32 menteri.

Dalam rapat itu, terungkap, industri petrokimia khususnya produk plastik menjadi sektor yang paling terpukul atas dampak ekskalasi perang di Timur Tengah.

Sehingga, pemerintah kemudian membebaskan biaya kepada dua komoditi dagang tersebut. 

Dia merinci, bea masuk LPG yang semula 5 persen kini digratiskan alias 0 persen. 

Begitu juga bea masuk bahan baku plastik, semisal PE, PP, LDPE, HDPE, dan PET yang tadinya 10-15 persen, kini dipangkas menjadi 0 persen.  

Dia menambahkan, masalah suplai biji plastik ini murni terjadi karena dampak global. 

Oleh sebab itu, pihaknya akan fokus mengurangi beban biaya bahan baku terlebih dahulu, sebelum menentukan kebijakan yang lain.

"Sesuai arahan bapak Presiden Prabowo, intinya, seluruh bahan baku plastik dan LPG, kita bebaskan bea masuknya."

"Sehingga, refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik," paparnya.

Baca juga: Berjuang Bertahan di Tengah Kenaikan Harga Kedelai dan Plastik, Perajin Tahu Salatiga Naikkan Harga

Dia mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah ini akibat ekskalasi dampak perang di Timur Tengah.

"Kebijakan yang diambil pemerintah juga diambil oleh negara lain, seperti India dan berbagai negara lain," katanya. (*)