Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine Koloway
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026, Minggu (3/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan fasilitas pendidikan yang berada di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak tersebut siap beroperasi pada Juli 2026.
Gus Ipul mejelaskan, Surabaya menjadi satu di antara lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan secara masif di berbagai daerah.
“Alhamdulillah, di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Dari total tersebut, sebanyak 67 titik ditargetkan rampung tepat waktu. Sementara sisanya, meski belum sepenuhnya selesai, tetap diupayakan bisa digunakan secara fungsional.
"Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, gedung permanen Sekolah Rakyat itu sudah bisa digunakan di 90 lebih titik,” jelasnya pada tinjauan tersebut.
Untuk Jawa Timur, terdapat 18 lokasi pembangunan, termasuk di Surabaya.
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat Mojokerto Bikin Gubernur Khofifah Menangis Haru, Lancar Pidato 5 Bahasa
Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dan pemenuhan berbagai persyaratan pembangunan.
Di Sekolah Rakyat Kedung Cowek, fasilitas yang disiapkan ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sarana pendukung meliputi perpustakaan, asrama, laboratorium, UKS, hingga fasilitas ekstrakurikuler.
Pada tinjauan tersebut, Mensos menyempatkan meninjau satu persatu fasilitas dan berdialog dengan para pekerja. Dia mengapresiasi capaian pembangunan fasilitas pendidikan baru tersebut.
Baca juga: Anti Titip-Titipan, Sekolah Rakyat Unesa Surabaya Dukung Rekrutmen Siswa Lewat Jemput Bola
“Yang kita harapkan ini benar-benar menjadi tempat belajar-mengajar dengan lingkungan yang berkualitas,” kata mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.
Program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu, khususnya anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
Gus Ipul menegaskan, pola perekrutan siswa Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya.
Tidak membuka pendaftaran, perekrutan siswa baru menggunakan penjangkauan sebab siswa merupakan warga yang terdata kurang mampu.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan, terutama untuk anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah maupun yang berpotensi putus sekolah,” tegasnya.
Dalam proses seleksi, tidak ada tes akademik. Penentuan siswa didasarkan pada kondisi sosial ekonomi, khususnya dari keluarga dalam kategori desil 1 dan 2.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan proses penjangkauan siswa mulai disiapkan sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Untuk penjangkauan, kami siap menggunakan acuan desil dari Kementerian,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.
Ia menjelaskan, proses penjangkauan akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan. Mereka melakukan pendekatan langsung kepada calon siswa dan keluarganya.
Menurut Antiek, pendekatan ini penting karena sistem Sekolah Rakyat berbasis asrama (boarding school), sehingga membutuhkan kesiapan dari sisi keluarga.
“Perlu pendekatan dan penjelasan, karena anak-anak ini nantinya akan tinggal di asrama,” katanya.
Pemkot Surabaya juga menyatakan siap mendukung penuh proses seleksi, termasuk penyediaan data warga yang masuk kategori prioritas.
"Pemkot siap mendukung siswa kurang mampu mendapatkan intervensi,” tegasnya.
