Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – DPRD Kota Malang masih menerima aduan masyarakat tentang praktik pungutan untuk kegiatan sekolah. 

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi mengaku sering mendengar keluhan tersebut dari masyarakat.

Ia menyayangkan masih adanya tindakan pungutan untuk kegiatan seremonial di sekolah, terutama sekolah negeri.

Kegiatan yang dimaksud seperti wisuda kelulusan anak sekolah. Selain itu, ia juga menerima keluhan tambahan biaya untuk kegiatan luar sekolah, pembelajaran les, maupun LKS.

Saniman menyebut bahwa tindakan meminta biaya tambahan itu sebagai pungutan liar. Ia mengingatkan agar sekolah tidak melakukan hal itu.

“Banyak pungutan liar yang diadukan ke kami. Untuk wisuda, sampai biaya lainnya yang seolah itu wajib. Padahal, wali murid tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan itu,” terangnya.

Baca juga: Penyakit LSD Serang Sapi di Malang, DPKH Malang Imbau Peternak Vaksinasi Mandiri

Nominal yang diminta sekolah beragam, mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 500 ribu.

Ia mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dapat memberikan atensi terhadap situasi ini.

Pasalnya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pernah mengingatkan agar tidak ada pungutan lain di sekolah.

“Aduannya sudah banyak. Ada wali murid yang emosi saat mengadu. Mereka bertanya, katanya sekolah negeri di Kota Malang gratis,” papar politisi PKB tersebut.

Menurutnya, Pemkot Malang harus serius menangkap fenomena ini. Pasalnya, berkaitan dengan komitmen Pemkot Malang menghadirkan pendidikan gratis untuk masyarakat.

"Ini harus ditinjau serius. Wali Kota Malang harus turun tangan," tegasnya.

Salah satu wali murid yang mengeluh adalah Agus. Ia harus mengeluarkan uang Rp 930 ribu untuk kepentingan wisuda anaknya di sekolah dasar (SD).

“Awalnya minta Rp 800 ribu untuk wisuda di hotel, terus minta lagi tambahan Rp 130 ribu untuk sewa baju,” paparnya.

Agus mengaku keberatan dengan besaran biaya tersebut, mengingat kondisi ekonominya yang tidak memiliki penghasilan tetap setara upah minimum.

“Jujur, untuk saat ini keberatan. Gaji saya tidak ada UMK tapi kalau tidak membayar, takutnya ada dampak ke anak,” katanya.

Ia menyebut biaya tersebut akhirnya tetap dibayarkan secara mencicil. Agus harus menyisihkan gajinya yang tidak sesuai UMK untuk biaya sekolah anaknya. Dia membayar dengan cara mencicil. 

“Saya cicil dua kali, Rp 400 ribu dua kali. Lalu masih ada tambahan Rp130 ribu untuk sewa baju wisuda,” ungkapnya.

Meski tidak mengalami langsung, Agus mengaku mendengar adanya kekhawatiran dari wali murid lain terkait potensi tekanan atau perlakuan berbeda jika tidak mengikuti atau belum melunasi biaya wisuda. Oleh karena itu, ia terpaksa melunasi.

“Kalau saya pribadi tidak mengalami intimidasi, tapi ada kekhawatiran seperti itu. Takutnya anak jadi dipojokkan atau diperlakukan berbeda,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak wali murid memilih tetap membayar meski merasa terbebani.

“Banyak yang keberatan, tapi tidak berani menyampaikan. Takutnya berdampak ke anak,” ujarnya.

Ia juga menyebut masih ada orang tua siswa yang belum mampu melunasi biaya wisuda karena kondisi ekonomi keluarga.

“Ada temannya anak saya yang baru bayar Rp 500 ribu, karena orang tuanya sakit dan kondisi keuangan kurang baik,” jelasnya.

Agus menilai pelaksanaan wisuda di hotel juga tidak sejalan dengan imbauan Pemerintah Kota Malang yang mendorong kegiatan wisuda tidak dilakukan di luar sekolah. Hal itu, menurutnya, hanya membuang-buang ongkos. Sedangkan tidak semua orangtua memiliki kapasitas ekonomi yang baik.

“Padahal ada imbauan dari Pemkot Malang untuk wisuda tidak di luar sekolah,” katanya.

Ia berharap ke depan kegiatan wisuda dapat dilaksanakan secara sederhana di lingkungan sekolah tanpa membebani orang tua. Menurut Agus, kondisi ekonomi saat ini membuat orang tua semakin berhati-hati dalam pengeluaran, sehingga kebijakan sekolah diharapkan lebih mempertimbangkan kemampuan wali murid.

“Harapannya tidak perlu di luar sekolah. Bisa di dalam lingkungan sekolah saja, pakai aula atau halaman. Yang penting sederhana dan tidak memberatkan,” ujarnya