TRIBUNBANTEN.COM - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal 2026 mulai mendapat sorotan. Hingga akhir Maret 2026, defisit tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski masih berada di bawah batas defisit tahunan sebesar 2,68 persen PDB, sejumlah ekonom menilai tren ini menjadi sinyal awal adanya tekanan fiskal yang perlu diwaspadai.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan besarnya defisit di kuartal I menunjukkan adanya percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun.
Baca juga: Kemhan RI Klarifikasi Soal Kabar Indonesia Beli 42 Jet Tempur J-10 China
Menurutnya, realisasi defisit yang sudah mencapai 34,8 persen dari target tahunan mencerminkan pola front-loading, yakni belanja yang dipercepat di awal, namun belum diimbangi kualitas yang memadai.
“Defisit 0,93 persen PDB per Maret secara level memang masih aman relatif terhadap pagu, tetapi secara dinamika sudah memberi sinyal tekanan. Realisasi Rp 240,1 triliun itu setara 34,8 % target tahunan, yang berarti terjadi front-loading belanja. Masalahnya, percepatan ini tidak ditopang oleh kualitas komposisi yang kuat,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, lonjakan belanja terutama berasal dari pemerintah pusat, sementara Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami penurunan. Kondisi ini dinilai mengurangi efektivitas stimulus fiskal terhadap perekonomian.
“Secara teknis ini menurunkan fiscal multiplier, karena belanja pusat cenderung memiliki lag lebih panjang dan leakage lebih tinggi, sementara belanja daerah lebih cepat masuk ke konsumsi domestik. Artinya, setiap tambahan rupiah belanja menghasilkan dorongan PDB yang lebih kecil dari potensi optimalnya,” jelasnya.
Dari sisi penerimaan, kinerjanya juga belum solid. Realisasi rasio pajak masih berada di kisaran 16 % –17?ri target, dengan komposisi yang dinilai kurang ideal.
“Komposisinya juga tidak ideal karena ditopang PPN yang bersifat siklikal, sementara PPh Badan yang lebih mencerminkan kondisi laba korporasi tumbuh terbatas. Ini mengindikasikan pelemahan tax base ke depan dan membuka risiko revenue shortfall,” ungkap Yusuf.
Dengan kondisi tersebut, tekanan pembiayaan diperkirakan akan semakin berat pada paruh kedua tahun, terutama karena belanja sudah dipercepat sementara penerimaan tertinggal.
Ia juga menyoroti posisi keseimbangan primer (primary balance) yang telah negatif. Artinya, penerimaan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga pembayaran bunga harus dibiayai melalui utang baru.
“Di titik ini, dinamika utang mulai bergantung pada selisih antara effective interest rate dan pertumbuhan nominal ekonomi. Jika biaya utang meningkat sementara pertumbuhan tidak mengakselerasi, maka rasio utang berpotensi naik secara endogen atau snowball effect,” katanya.
Tekanan fiskal juga berpotensi meningkat akibat faktor eksternal, seperti kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Komponen subsidi energi menjadi sangat sensitif terhadap dua faktor tersebut.
“Ini menjelaskan kenapa skenario defisit bisa cepat mendekati atau melewati 3 % PDB seperti yang disampaikan Pak Airlangga karena fungsi belanja lebih responsif terhadap shock dibanding penerimaan,” imbuh Yusuf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, jika rupiah terus melemah hingga level Rp 17.500 per dolar AS, maka rasio defisit berpotensi menembus 4 % PDB.
Meski demikian, Yusuf menilai kemampuan APBN masih cukup terjaga, tetapi ruang fiskal semakin terbatas, terutama jika tekanan eksternal berlanjut.
Ia juga menyoroti peran Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disebut masih besar. Namun, menurutnya, tidak seluruh SAL dapat digunakan secara fleksibel.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang beredar bahwa jumlah SAL menyusut, dan menegaskan SAL tetap utuh tak tersentuh sebesar Rp 420 triliun.
Menanggapi hal ini Yusuf menilai secara teknis perlu dibedakan antara gross position dan usable buffer. Angka awal yang besar tidak sepenuhnya likuid karena sebagian sudah terkomitmen atau ditempatkan.
"Dalam kerangka manajemen kas negara, hanya porsi yang belum terikat yang relevan sebagai shock absorber,” jelasnya.
Dengan demikian, meskipun secara nominal terlihat besar, ruang intervensi dari SAL sebenarnya lebih terbatas.
Selain itu, efektivitas penempatan SAL ke perbankan dalam mendorong pertumbuhan juga dinilai tidak optimal. Hal ini karena permasalahan utama saat ini berada di sisi permintaan kredit, bukan likuiditas.
“Indikator seperti undisbursed loan menunjukkan bahwa tambahan likuiditas tidak otomatis diterjemahkan menjadi ekspansi kredit. Secara teknis, ini berarti money multiplier rendah dan efeknya ke PDB menjadi terbatas,” katanya.
Yusuf menekankan bahwa tantangan utama APBN saat ini bukan hanya pada besaran defisit, melainkan pada kualitas belanja dan efisiensi penggunaannya. Menurutnya ketika belanja besar tidak diarahkan ke komponen dengan multiplier tinggi, sementara ruang fiskal menyempit akibat primary deficit dan tekanan subsidi, maka kontribusi APBN terhadap pertumbuhan menjadi kurang optimal.
"Secara aritmatika pertumbuhan tetap terdorong, tetapi secara kualitas menjadi lebih rapuh karena tidak ditopang oleh basis yang kuat,” pungkasnya.
