TRIBUN-SULBAR.COM – Pemerintah terus mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat distribusi pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) program tersebut sangat tinggi, bahkan melampaui ekspektasi pemerintah.
Baca juga: Sebut Terbaik di Sulbar, Bupati Maros Pelajari Pola Pengelolaan Keuangan Pemkab Mamuju Tengah
Baca juga: Pengawasan Publik Makin Terbuka, Kominfo Sulbar Minta ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan
"Sebagaimana telah kita umumkan pada 15 April lalu, pemerintah membuka 35.476 formasi. Selama proses pendaftaran, animo masyarakat sangat tinggi," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta disadur dari Tribunnews.com, Senin (4/5/2026).
Dari total 35.476 formasi, terdiri dari 30.000 manajer Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 pegawai koperasi nelayan.
Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, jumlah pelamar mencapai 639.732 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 487.819 pelamar melengkapi administrasi dan 483.648 orang dinyatakan memenuhi syarat.
Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026.
Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
Peserta juga diberi kemudahan untuk memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili masing-masing.
"Tes CAT ini sistem yang sudah teruji dan digunakan secara nasional," jelas Zulkifli.
Setelah tes kompetensi, peserta akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan berupa tes mental ideologi dan pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan pada 20 hingga 31 Mei 2026.
Sementara pengumuman hasil akhir direncanakan pada 7 Juni 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan, termasuk pelatihan dasar kemiliteran sebagai Komponen Cadangan (Komcad), serta pelatihan manajerial sesuai kebutuhan program.
Zulkifli menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan kelulusan seleksi.
"Tidak ada bayaran apa pun. Kalau ada yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu penipuan," tegasnya.(*)