TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Menanggapi keluh kesah jalan rusak yang berada ke arah Bendungan Bagong Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Dinas Pekerjaan Umum ingin lebih berkoordinasi dengan BBWS.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek, Anjang Purwoko menerangkan selama ini dari BBWS ketika ada kerusakan sering kali ada perbaikan. 

Menurutnya ruas kerusakan di sebelah Proyek Bendungan Bagong yaitu dengan panjang sekitar 3 kilometer sekian. Untuk merekontruksi Rp 7 - 8 miliar. 

"Artinya anggaran ini di Pemkab Trenggalek memang kondisinya belum tersedia. Memang dilaksanakan perubahan kami," ujar Anjang Purwoko di DPRD Trenggalek, Senin (4/5/2026).

Anjang mengaku selain soal anggaran, apabila direkonstruksi keseluruhan, namun banyak lalu lalang kendaraan berat dengan tonase tinggi.

Baca juga: Praktik Titip saat SPMB Diantisipasi Disdik Blitar, Jadwal Pendaftaran SD dan SMP Sudah Dibuka

"Ketika kita bangun, ada potensi kerusakan di material," akuinya.

Oleh sebab itu, sembari menunggu pengerjaan proyek Bendungan Bagong rampung sesuai yang ditargetkan, berupaya untuk bekerjasama dengan BBWS.

"Kita juga berkoordinasi dengan BBWS disampaikan bahwa BBWS siap mengawal di DAK. Ketika bendungan Bagong selesai akan dibantu realisasinya masih 2029," tandasnya. 

Anjang menambahkan untuk tindaklanjut selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum akan berkoordinasi intens dengan BBWS. Sehingga ketika ada kerusakan bisa langsung tertangani, tidak sampai menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

"Selama ini kolaborasi PU dan BBWS jadi beberapa dari proyek ada perbaikan secara berkala, dari kami juga demikian," tutupnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Pemkab Trenggalek, Edy Soepriyanto memaparkan hari ini mengikuti rapat dengar pendapat warga membahas terkait dengan kerusakan jalan yang masuk wilayah di Kecamatan Bendungan.

"Ini memang menjadi apa ya, konsentrasi kita. Pada dasarnya kami mensepakati apa yang menjadi objek kita untuk minta bantuan kepada pihak-pihak terkait," ujar Edy Soepriyanto.

Edy mengaku usai mendengar penjelasan dari pihak BBWS Bedungan dan juga dari PU sendiri memang perlu tindak lanjut. Artinya BBWS sendiri yang mewakili harus konsultasi kepada pimpinan.

"Karena ini kapasitas pimpinan untuk bisa menyepakati," katanya.

Pria yang akan purna tugas beberapa bulan lagi ini, ditanya anggaran bisa sampai Rp 7 - 8 miliar karena mengacu pada standar dari Dinas Pekerjaan Umum.

"Dengan kualifikasi Tonase Kabupaten. Sehingga Rp 7 miliar itu. Tapi tadi kalau istilahnya dibuat standar yang lebih mantap itu juga membutuhkan anggaran yang cukup banyak," bebernya.

Dikatakannya, pemerintah kabupaten dalam hal ini juga harus mencari atau ada alternatif yang harus dilakukan. Sehingga bisa bisa menjadi pendukung dalam pembangunan fisik di Trenggalek.

"Sementara memang kita masih pada tambal sulam. Di spot-spot yang mengalami kerusakan yang membahayakan bagi penduduk. Untuk kemudian kita juga harus melakukan perencanaan yang lebih mantap lagi," tandasnya.

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)