SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mendorong percepatan pembangunan hunian guna mengatasi backlog perumahan di Jawa Timur (Jatim), yang mencapai 1,8 juta unit. Dorongan ini disampaikan langsung di Surabaya, sebagai respons atas lambatnya realisasi rumah subsidi di provinsi tersebut. Pemerintah Pusat mendesak adaptasi hunian vertikal, mengingat makin terbatasnya lahan kota.
Berdasarkan data Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025, capaian rumah subsidi di Jawa Timur baru menyentuh 18.361 unit.
Angka tersebut, menempatkan Jatim di posisi kelima secara nasional. Padahal, posisi pertama yang dipegang Jawa Barat sanggup merealisasikan hingga 62.591 unit.
Untuk mempercepat penyediaan hunian, Menteri Ara siap menambah kuota rumah subsidi bagi Jawa Timur hingga 50.000 unit.
Ia mengingatkan, agar kuota tersebut benar-benar terserap oleh masyarakat.
"Minta berapa saja saya kasih, tapi jangan sampai tidak terserap. Yang penting pelaksanaannya cepat dan tepat," tegas Menteri Ara, Senin (4/5/2026).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi dukungan luar biasa dari pemerintah pusat.
Ia mengakui, kekurangan rumah 1,8 juta unit serta adanya 2,4 juta rumah tidak layak huni adalah tantangan besar. Program ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan di Jatim.
Di luar rumah tapak subsidi, Menteri Ara menekankan urgensi pembangunan hunian vertikal di kawasan padat penduduk seperti Surabaya.
Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan ringan dengan tenor kredit mencapai 30 tahun.
"Di kota besar, mau tidak mau harus naik ke atas. Rusun harus mulai dipersiapkan," ungkapnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sepakat bahwa pengembangan Rumah Susun Milik (Rusunami) adalah langkah paling realistis. Hal ini menyikapi sulitnya mencari lahan luas untuk rumah tapak bagi warga berpenghasilan rendah.
"Kalau di dalam kota, kami kembangkan rusunami," kata mantan Kepala Bappeko Surabaya itu.
Guna mengakselerasi pembangunan rusunami dan rumah subsidi, Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah langkah strategis, yaitu:
Manuver Menteri PKP di Jawa Timur ini, merupakan bagian dari realisasi target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah.
Pembangunan ini tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi keluarga. Akses perbankan yang diperluas diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah.
Di samping penambahan kuota FLPP, Kementerian PKP terus menggenjot program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pada tahun 2026, program BSPS ditargetkan dapat merenovasi sebanyak 33.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh penjuru Jawa Timur.
