TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang mengepung Kantor Bupati Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026) siang. 

Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencabut pembekuan operasional tambang legal yang telah mati suri selama tujuh bulan terakhir.

Aksi ini dipicu oleh merosotnya ekonomi warga sejak aktivitas tambang dihentikan sementara pada September 2025.

Baca juga: Atasi Darurat Sampah, Bupati Rudy Susmanto Siap Sulap Sampah Bogor Raya Jadi Energi Listrik

Warga mengaku janji kompensasi sebesar Rp3 juta selama tiga bulan dari Gubernur Jawa Barat tak sebanding dengan penghasilan rutin mereka dari sektor galian.

Pilih Kerja Tambang daripada Bansos

Koordinator aksi, Asep Fadhlan, mengungkapkan bahwa sektor tambang adalah urat nadi ekonomi warga di tiga wilayah tersebut.

Senada dengan hal itu, Ibu Sinta, warga Desa Cipinang, Rumpin, menyebut pendapatan dari tambang jauh lebih besar untuk mencukupi biaya hidup yang terus melonjak.

Tercatat ada sekitar 25 perusahaan tambang (6 di Rumpin dan 19 di Cigudeg) yang sudah memiliki izin lengkap namun ikut terdampak pembekuan.

Rudy Susmanto Siapkan Jalur Khusus Tambang

Menanggapi tuntutan massa, Bupati Bogor Rudy Susmanto langsung turun ke lapangan menemui pendemo. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini hingga ke meja Gubernur Jawa Barat.

Sebagai solusi jangka panjang agar aktivitas tambang tidak lagi berkonflik dengan pengguna jalan umum, Rudy mengumumkan progres pembangunan jalan khusus tambang.

“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan,” ungkap Rudy Susmanto di depan ribuan massa.

Rudy menambahkan, kebijakan ini adalah jalan tengah yang diambil bersama DPRD Kabupaten Bogor.

“Ini adalah salah satu jalan tengah yang kami ambil bersama DPRD, agar saat tambang kembali beroperasi tidak mengganggu pengguna jalan lain,” tambahnya.

Menanti Keputusan Pemprov Jabar

Bupati Rudy mengapresiasi cara warga menyampaikan pendapat yang dinilai santun dan konstruktif. Ia juga mendesak agar hasil evaluasi dari Pemprov Jabar segera diumumkan, mengingat banyak warga terdampak yang hingga kini masih menanti kepastian bansos.

“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Mengenai koordinasi antar-level pemerintahan, Rudy memastikan pihaknya tidak tinggal diam.

“Kami hidup dalam sistem pemerintahan berjenjang. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Bogor akan kami tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan di atas kami akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Rudy.

Ia juga melihat sinyal positif dari Pemprov Jabar yang tengah melakukan kajian akademis.

“Kami melihat respons Pemprov cukup positif. Mereka sudah melakukan kajian dengan beberapa universitas, dan kami berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan,” ujarnya.

Selain faktor ekonomi warga, Rudy menekankan bahwa keberadaan tambang sangat krusial bagi percepatan pembangunan daerah agar tidak terjadi kelangkaan material di tengah kenaikan harga BBM.

“Percepatan pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Kalau terjadi kelangkaan, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua,” pungkasnya.