Mahasiswa Kecewa Tak Temui Gubernur dan Wagub Bengkulu saat Aksi May Day 2026
Hendrik Budiman May 04, 2026 10:54 PM

 Para mahasiswa tak mempercayai jika Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sedang dinas luar.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Puluhan Mahasiswa yang menggelar aksi May Day di depan Kantor Gubernur Bengkulu, pada Senin (4/5/2026) sore, akhirnya diperbolehkan masuk untuk mediasi di dalam kantor Gubernur Bengkulu.

Sekitar 30 mahasiswa duduk di Aula Merah Putih, bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.

Dalam pertemuan itu, para mahasiswa yang tergabung dari beberapa OKP yakni GMNI, GMKI, HMI, dan FMS mempertanyaakan keberadaan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Dari pantauan TribunBengkulu.com, Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menjelaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sedang dinas luar.

Namun para mahasiswa tersebut tak mempercayai jika Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sedang dinas luar.

Akhirnya para mahasiswa meminta, Herwan Antoni untuk menunjukkan bukti jika Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sedang dinas luar.

Herwan Antoni akhirnya menunjukkan jadwal kegiatan Kepala Daerah, namun para mahasiswa tak mempercayainya.

Mahasiswa meminta Herwan Antoni untuk menunjukkan bukti yang kongkrit, seperti menelpon Gubernur Bengkulu.

“Tidak bisa menghadirkan beliau (Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, red) jadi silahkan menyampaikan aspirasinya, kami nanti yang akan menyampaikan aspirasi nya,” ungkap Herwan dalam mediasi tersebut, Senin (4/5/2026) pukul 17.05 WIB.

Sementara itu, Koordinator aksi, Mohamad Hasbi Al Fitroh, mempertanyakan alasan ketidakhadiran Gubernur serta meminta kejelasan terkait upaya komunikasi yang telah dilakukan.

“Kami ingin tahu apa alasannya. Jika memang tidak bisa dihubungi, apa penyebabnya? Kami butuh penjelasan yang jelas,” ujar Hasbi.

Ia juga menyoroti foto Gubernur Bengkulu yang sedang berada di Jakarta atau Dinas Luar.

Menurutnya, hal tersebut justru menimbulkan keraguan di kalangan mahasiswa.

“Tadi disebutkan Gubernur sedang berfoto. Foto itu dari mana? Sedang berdialog dengan siapa? Begitu juga dengan Wakil Gubernur, hari ini berada di mana?” katanya.

Mahasiswa membutuhkan bukti konkret, bukan sekadar dokumentasi visual yang dinilai bisa dimanipulasi.

“Foto bisa saja dimanipulasi. Secara teknologi itu sangat mungkin. Kami butuh kehadiran langsung atau setidaknya bukti komunikasi yang jelas,” tegasnya.

Jika aspirasi tidak dapat difasilitasi dengan baik, mahasiswa mempertimbangkan untuk meninggalkan lokasi aksi sebagai bentuk kekecewaan.

“Kalau memang tidak bisa difasilitasi, dengan kecewa kami bisa keluar,” ujarnya.

Herwan pun menanggapi pernyataan dari mahsiswa tersebut, ia tetap mempersilakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami di sini terbuka, siap menerima dan menyampaikan aspirasi kawan-kawan kepada Gubernur,” papar Herwan.

Dialog sempat berlangsung alot, terutama saat mahasiswa meminta bukti konkret terkait komunikasi dengan Gubernur.

Baca juga: Aksi May Day 2026 di Bengkulu, Mahasiswa Soroti Upah Tak Layak hingga BPJS Ketenagakerjaan

Beberapa mahasiswa melemparkan analogi kepada Sekda Provinsi Bengkulu, soal memberikan bukti konkret kepada pihak mahasiswa.

Hingga akhirnya Herwan Antoni mencoba menelpon Gubernur Bengkulu, namun panggilan itu menunjukkan memanggil.

Kemudian mahasiswa menanyakan surat tugas Gubernur Bengkulu, Herwan Antonu menjawab surat tugas tersebut ada.

Ketika mahasiswa meminta ditunjukkan, Herwan Antoni tak memberikan nya, hingga mediasi pun berjalan panas.

Herwan mempersilahkan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan nya, agar nanti tuntutan itu disampaikan ke Gubernur Bengkulu.

MAY DAY - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (4/5/2026). Puluhan mahasiswa di Bengkulu gelar aksi May Day, sampaikan tujuh tuntutan soal lapangan kerja, upah layak, dan BPJS Ketenagakerjaan.
MAY DAY - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (4/5/2026). Puluhan mahasiswa di Bengkulu gelar aksi May Day, sampaikan tujuh tuntutan soal lapangan kerja, upah layak, dan BPJS Ketenagakerjaan. (Panji Destama/TribunBengkulu.com/Muhammad Panji Destama Nurhadi)

Ditengah penyampaian itu, seorang mahasiswa dari kader GMNI, spontan menolak untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Herwan Antoni.

“Kami tidak memilih bapak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, yang kami pilih adalah Helmi Hasan dan Mian, bukan bapak,” ucap Kader GMNI dengan nada keras saat mediasi.

Kemudian, Kader HMI juga menyampaikan kekecewaannya, mahasiswa merasa aspirasi yang disampaikan selama ini tidak mendapat respons yang jelas dari pemerintah.

“Kami tidak lagi percaya. Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar kader HMI tersebut di hadapan massa aksi.

Ia menyoroti janji Gubernur Bengkulu yang sebelumnya menyatakan akan menyelesaikan konflik agraria dengan cepat.

Namun, hingga saat ini, menurutnya, belum ada bukti konkret dari realisasi janji tersebut.

“Pada momen Hari Tani, gubernur sempat berjanji akan menyelesaikan konflik agraria secepatnya. Namun hingga hari ini, kami belum melihat satu pun penyelesaian,” katanya.

Selain itu, ia juga mengkritik rencana penyediaan puluhan ribu lapangan kerja di Bengkulu yang dinilai belum memiliki kejelasan.

Mahasiswa mempertanyakan sektor apa yang akan digunakan untuk membuka lapangan kerja tersebut, termasuk isu pertambangan emas di wilayah Seluma.

“Gubernur sebelumnya menyatakan penolakan, kemudian berubah menjadi meminta 20 persen. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Apakah sektor tambang yang akan dijadikan solusi lapangan kerja?” lanjutnya.

Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengaku pesimistis bahwa aspirasi mereka akan benar-benar diterima oleh Gubernur Bengkulu, mengingat pengalaman sebelumnya yang dinilai tidak membuahkan hasil.

“Kami hanya bisa menyampaikan, tetapi apakah akan diterima atau tidak, kami sudah pesimistis,” tutupnya.

Senada disampaikan, Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu, Muhammad Bintang Tuah Dinasti, menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa.

“Kami sangat kecewa dan menyayangkan tindakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak dapat hadir untuk mendengarkan aspirasi kami,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika yang terjadi selama audiensi juga memperlihatkan tidak adanya transparansi dari pihak pemerintah daerah, terutama terkait keberadaan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Dalam forum tadi, kami meminta penjelasan yang jelas, termasuk surat tugas atau bukti konkret bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sedang berada di luar daerah. Namun, Sekda tidak dapat menunjukkan hal tersebut,” katanya.

Kondisi tersebut semakin memperkuat kekecewaan mahasiswa terhadap birokrasi yang dinilai tidak terbuka.

Atas situasi ini, HMI bersama aliansi mahasiswa menyatakan akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya.

“Kami sangat kecewa, dan kami akan melakukan konsolidasi. Kami yakin akan ada aksi lanjutan,” tegasnya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.