TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rumah juragan beras di Minasa Upa, Makassar, dirampok pada Minggu (3/5/2026) dini hari.

‎Telepon genggam dan dompet milik asisten rumah tangga sang juragan dibrondol kawanan perampok yang juga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap sang asisten.

‎Peristiwa tersebut menambah daftar kasus kriminal yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa waktu terakhir. Warga pun mulai merasa resah dengan meningkatnya aksi kejahatan di lingkungan permukiman.

‎Dua bulan sebelumnya, juga di Minasa Upa, terjadi perampokan rumah dosen Unhas. Puluhan emas batangan dan 500 gram emas saat itu raib sebelum pelaku ditangkap.

‎Akhir-akhir ini kita juga melihat fenomena geng motor kembali marak di Kota Makassar. Kehadiran kelompok ini menambah kekhawatiran masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari.

‎Bahkan, ada geng motor yang beraksi menggunakan senjata api. Geng motor bersenjata pistol itu menyerang permukiman warga di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar, Jumat (1/5/2026) dini hari.

‎Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial, sehingga memicu reaksi luas dari masyarakat yang menuntut peningkatan keamanan.

‎Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak kriminal tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga melibatkan kelompok dengan pola yang semakin terorganisir.

Baca juga: Perampokan Rumah Mewah di Minasa Upa Makassar, ART Nyaris Dirudapaksa

‎Di saat yang bersamaan, kondisi ekonomi kita mengalami gejolak. Baik itu disebabkan oleh perang di Timur Tengah maupun kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai belum mampu membangkitkan ekonomi.

‎Tekanan ekonomi ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah.

‎Sosiolog Universitas Negeri Makassar, Idham Irwansyah, menilai faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap meningkatnya aksi kriminalitas, termasuk maraknya geng motor.

‎“Tekanan ekonomi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama di lapisan bawah. Kondisi ini memicu frustrasi, keputusasaan, dan hilangnya harapan, yang pada akhirnya bisa mendorong sebagian orang melakukan tindakan kriminal,” ujar Idham kepada Tribun-Timur.Com, Senin (4/5/2026).

‎Ia menjelaskan, tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan relasi sosial individu dalam masyarakat.

‎“Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, sementara tuntutan sosial tetap tinggi, terjadi ketegangan sosial. Ini yang dalam kajian sosiologi sering memicu penyimpangan perilaku,” jelasnya.

‎Idham menambahkan, ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi juga memperbesar potensi konflik dan kriminalitas, karena muncul rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

‎“Kesenjangan ekonomi membuat sebagian kelompok merasa tertinggal dan tidak memiliki akses yang sama. Ini bisa melahirkan rasa iri, marah, bahkan dorongan untuk mengambil jalan pintas,” katanya.

‎Dalam konteks geng motor, Idham menyebut kondisi ekonomi yang sulit beririsan dengan kebutuhan akan identitas dan pengakuan sosial, khususnya di kalangan anak muda.

‎“Geng motor sering menjadi ruang pelarian bagi mereka yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi. Di sana ada rasa memiliki, solidaritas, dan pengakuan, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku menyimpang,” tambahnya.

‎Ia juga menilai, lemahnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja membuat sebagian anak muda lebih mudah terjerumus ke dalam kelompok-kelompok tersebut. 

‎“Ketika peluang kerja sempit dan pendidikan tidak menjangkau semua, sebagian anak muda kehilangan arah. Geng motor kemudian menjadi alternatif ruang sosial, meski dengan risiko tinggi,” ujarnya.

‎Selain faktor ekonomi, ia juga menyoroti krisis moral dan lemahnya pengendalian sosial di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang seharusnya menjadi benteng dalam mencegah tindakan kriminal.

‎Menurutnya, ketika fungsi kontrol sosial melemah, individu menjadi lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif dan perilaku menyimpang.

‎Terkait langkah yang perlu dilakukan, Idham menilai pemerintah perlu mengembangkan program sosial dan edukasi moral yang menyasar keluarga, sekolah, dan komunitas guna memperkuat kontrol sosial dan menekan nilai-nilai negatif.

‎“Penguatan kontrol sosial penting. Program edukasi moral dan sosial harus menyasar keluarga, sekolah, dan komunitas. Siskamling atau posko di tiap RW yang mulai berjalan bisa menjadi praktik baik yang perlu diperkuat,” jelasnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam merespons situasi tersebut.

‎“Penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan patroli, pengawasan, dan respons cepat. Selain itu, tindakan tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan penting untuk memberikan efek jera,” tutur Idham.(*)