SURYA.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali bersih-bersih di internal Kementerian Keuangan.
Setelah sebelumnya merombak posisi jabatan tinggi, kini Purbaya berencana mencopot dua pejabat lagi akibat masalah serius dalam pengelolaan pengembalian pajak (restitusi) yang mencapai Rp25 triliun.
Langkah tegas ini diambil Menkeu Purbaya setelah ditemukan ketidakberesan data yang membuat negara harus membayar pengembalian pajak dalam jumlah yang sangat besar, terutama di industri batu bara.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah menginvestigasi lima pejabat tinggi yang paling banyak menangani proses restitusi.
Dari hasil penelusuran tersebut, dua di antaranya akan segera diberhentikan.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," tegas Purbaya di Jakarta, Senin (4/5/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Purbaya merasa ada yang tidak beres dengan perhitungan pajak, khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara.
Negara justru harus nombok hingga puluhan triliun rupiah.
"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucapnya.
Baca juga: Heboh Gaji Pencuci Piring MBG Capai Rp3,5 Juta Dibanding Guru Honorer, Ini Penjelasan Kepala BGN
Bagi Menkeu Purbaya, masalahnya bukan sekadar soal uang, melainkan soal kejujuran staf kepada pimpinan.
Dia mengaku kecewa karena mendapatkan informasi yang salah mengenai potensi pengembalian pajak, sehingga kebijakan keuangan negara menjadi meleset.
"Jorjoran-nya adalah tidak memberi tahu perkembangan dengan akurat. Tahun lalu, saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa potensinya. Mereka bilang, sedikit. Mereka tuh staf saya," ungkap Purbaya.
Keputusan ini menambah daftar panjang pejabat yang dicopot di era Menkeu Purbaya.
Sebelumnya, pada akhir April 2026, Purbaya juga memberhentikan dua pejabat strategis:
Pencopotan Luky dan Febrio sempat menjadi sorotan karena keduanya dikenal sebagai orang dekat mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Muncul rumor bahwa ini adalah langkah pembersihan orang lama, namun Menkeu Purbaya membantahnya dan menyebutnya sebagai rotasi biasa.
"Rotasi eselon I itu hanya proses biasa. Biasa kita berapa tahun puter, jadi enggak ada yang istimewa di situ," jelas Purbaya dalam briefing di Jakarta Selatan (24/4/2026).
Untuk mengisi kekosongan, Menkeu Purbaya telah menunjuk beberapa nama sebagai Pelaksana Harian (Plh) yang ia sebut sebagai orang-orang kua:
Menkeu Purbaya menargetkan seluruh transisi kepemimpinan ini selesai pada pertengahan Mei 2026 setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pencopotan beruntun ini menjadi sinyal keras bagi seluruh pegawai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan tidak boleh ada data yang ditutup-tutupi.
"Pesannya adalah, ketika ada institusi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jorjoran. Jadi saya enggak main-main," pungkasnya.
Arrikel tayang di Kompas.con
