Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri

TRIBUNBEKASI.COM, BOGOR - Sudah setahun lebih Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Program MBG terus menunjukkan percepatan implementasi dengan cakupan layanan yang kian luas di seluruh Indonesia.

Hingga akhir April 2026, puluhan ribu dapur gizi telah beroperasi dan menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat.

Cakupan tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar dari tingkat PAUD sampai SMA, termasuk santri dan peserta didik di sekolah keagamaan.

Baca juga: Belum Kantongi SLHS, 10 SPPG di Kabupaten Bekasi Ditutup Sementara

Dalam kesempatan itu, Dadan menjelaskan, langkah strategis yang dilakukan sehingga ada percepatan adalah kolaborasi luas dengan berbagai pihak, terutama mitra yang berperan dalam pembangunan fasilitas layanan.

“Per hari ini kami sudah membentuk 27.760 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami juga sudah melayani kurang lebih 61,9 juta penerima manfaat,” kata Dadan.

Dadan menegaskan, seluruh fasilitas yang telah beroperasi saat ini dibangun melalui kontribusi mitra tanpa menggunakan anggaran pembangunan dari pemerintah.

“27.760 SPPG yang sekarang operasional, itu 100 persen dibiayai oleh investasi mitra. Jadi belum ada bangunan yang dibangun oleh dana pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Sekolah Bisa Ajukan Paket Bukber, SPPG Polri Pekayon Jaya Siapkan Pengiriman MBG Sore Hari

Menurut Dadan, langkah strategi lainnya adalah mendapatkan dukungan kuat pemerintah. Dukungan tersebut juga menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program tersebut, terutama komitmen Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu saja faktor yang paling utama dan pertama adalah tekad kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto, bahkan beliau mempertaruhkan jabatannya untuk berlangsungnya program ini,” katanya.

Di tengah capaian tersebut, lanjutnya, langkah strategis berikutnya adalah evaluasi terhadap kualitas layanan tetap menjadi fokus utama.

Pemerintah saat ini tengah meningkatkan standar operasional di seluruh SPPG, termasuk melalui pengawasan ketat dan pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan.

“Sehari ini tuh ada 1.720 SPPG yang untuk sementara dihentikan operasionalnya karena berbagai hal, ada yang karena belum memiliki IPAL, ada yang belum daftar SLHS, tapi ada juga yang sudah daftar SLHS tapi sertifikatnya belum keluar dalam waktu satu bulan,” jelas Dadan.

Dadan menyatakan bahwa selain persoalan administrasi dan infrastruktur, langkah strategis berikutnya adalah penghentian sementara juga dilakukan terhadap SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kualitas menu.

“Jadi ada yang disuspend atau dihentikan sementara dengan penyebab ringan. Ada juga yang penyebab agak berat, minor atau mayor, seperti itu,” imbuhnya.

Upaya peningkatan kualitas tersebut, lanjutnya, juga dilakukan sebagai respons atas sejumlah kejadian sebelumnya yang sempat menjadi sorotan publik.

“Menu-menu yang kurang layak, dan setelah kami cek itu kan dihasilkan oleh 62 SPPG dari 25.000 SPPG yang waktu itu operasional,” katanya.

Baca juga: Prabowo Resmikan SPPG Polri, Hindari Pasar Palmerah dan Palmerah Barat, Awas Terjebak Macet

Dadan menambahkan bahwa seluruh SPPG yang bermasalah langsung dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan.

“Jadi yang 62 SPPG itu kami suspend dulu, kami hentikan sementara karena mereka membuat menu yang kurang layak dan bahkan membuat viral dan itu tidak sesuai dengan standar,” ucapnya.

Terus Dibenahi

Selain peningkatan kualitas, Dadan menyebutkan bahwa efektivitas program juga terus diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Salah satu langkah yang disiapkan adalah melibatkan penerima manfaat dalam proses evaluasi.

“Kami sedang kembangkan mekanisme di mana nanti setiap penerima manfaat kami akan tanya apakah bersedia menerima atau tidak, ingin lanjut atau tidak,” tuturnya.

Baca juga: Polisi hingga Ormas Atur Lalu Lintas di Kawasan Palmerah Jelang Peresmian SPPG Polri oleh Prabowo

Dia mencontohkan hasil evaluasi di salah satu sekolah di Jawa Tengah yang menunjukkan mayoritas siswa masih menginginkan program tersebut berlanjut.

“Dari 607 siswa, 581 bersedia dan menginginkan program ini lanjut, 26 orang tidak menginginkan,” katanya.

BGN memastikan proses evaluasi akan terus berjalan secara dinamis, dan SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan.

“Sekarang kami terus lanjut untuk memantau seluruh SPPG yang ada, makanya sekarang ada 1.720 yang masih dihentikan sementara, meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan dinamis,” kata Dadan Hindayana.