TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Puluhan nelayan di Kabupaten Batang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Batang, Senin (04/05/2026).

Mereka menyuarakan penolakan atas lonjakan harga solar non subsidi yang dinilai semakin memberatkan aktivitas melaut.

Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, para nelayan tampak bersemangat menyampaikan aspirasi. 

Mereka bahkan memasang spanduk di area gedung DPRD sebagai simbol protes terhadap kebijakan harga bahan bakar yang dinilai tidak berpihak pada nelayan kecil.

Tak berhenti di situ, massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang untuk melanjutkan aksi serupa.
Koordinator aksi, Diharnoko, mengungkapkan, kenaikan harga solar menjadi pukulan berat bagi nelayan, terutama kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT).

Ia menyebut, harga solar yang sebelumnya berada di kisaran Rp 9.000 hingga Rp 10.000 kini melonjak drastis menjadi sekitar Rp 30.000 per liter sejak April 2026.

“Untuk berangkat saja sudah berat di perbekalan. Banyak kapal sekarang memilih tidak melaut karena biaya tidak tertutup hasil tangkapan,” kata Diharnoko kepada Tribun Jateng, Senin (4/5). 

Menurutnya, kondisi ini membuat sebagian besar kapal nelayan terpaksa menganggur.

Dari sekitar 40 kapal yang biasanya aktif, kini hanya sekitar lima kapal yang masih melaut.

Sisanya memilih menunggu adanya kebijakan harga khusus solar bagi nelayan.

Diharnoko menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada sektor perikanan.

“Kalau dipaksakan berangkat dengan harga sekarang, pasti rugi. Perbekalan bisa dua kali lipat. Kami berharap pemerintah segera memberikan harga khusus untuk nelayan agar bisa kembali melaut,” tegasnya.

Para nelayan juga memastikan bahwa ketersediaan solar saat ini sebenarnya masih ada. Namun, harga yang tinggi membuat mereka tidak mampu menjangkaunya.

Sementara itu, Wakil DPRD Kabupaten Batang, Junaenah, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan nelayan. Dia menilai, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat pesisir.

“Saya mendukung agar harga BBM untuk nelayan bisa diturunkan. Kita harus berpihak pada rakyat kecil. Saat ini petani juga terdampak rob, sehingga nelayan menjadi satu-satunya harapan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika nelayan tidak bisa melaut, maka dampak ekonomi akan semakin meluas, termasuk bagi keluarga nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah agar segera merespons keluhan nelayan. Mereka berharap adanya kebijakan harga khusus BBM bisa menjadi solusi agar roda perekonomian di sektor perikanan kembali berjalan. (Tito Isna Utama)