SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - DPD Golkar Kabupaten Malang akhirnya angkat bicara terkait polemik yang terjadi di gedung dewan selama sepekan terakhir.
Situasi politik antarpenghuni gedung dewan terasa memanas, akibat adanya pro dan kontra terhadap rencana Fraksi PDIP yang akan mengajukan hak interpelasi kepada Wakil Bupati (Wabup) Malang, Lathifah Shohib.
"DPD Golkar menilai, hak interpelasi itu hal wajar dan harus direspons positif buat teman-teman fraksi (6 fraksi)," ungkap Sudarman Spd, Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, di sela-sela acara Bintek Fraksi Golkar se-Jatim di hotel Surabaya, Selasa (5/5/2026) pagi.
Sudarman menganggap hak interpelasi yang digagas Fraksi PDIP tersebut wajar karena merupakan hak istimewa anggota dewan yang diperbolehkan dalam Tatib DPRD.
Baca juga: Kedok Rumah Dijual, Hunian di Sidoarjo Ternyata Gudang Oplosan Elpiji: Untung Rp19 Juta Per Bulan
"Itu sah-sah saja, dan tak perlu ada respons negatif. Wong, itu cuma hak bertanya atau klarifikasi" ujarnya.
"Makanya, tak perlu ada partai lain, yang akan menghadangnya, apalagi sampai menggalang dukungan (jika PDIP akan melakukan hak interpelasi)," papar politisi yang juga anggota dewan dua periode tersebut.
Guna mengakhiri polemik dan mencegah benturan antara PDIP dengan PKB, Sudarman menyarankan agar Wabup Lathifah segera melakukan klarifikasi.
Klarifikasi itu, terkait tudingan dugaan surat perjalanan dinas palsu yang digunakan untuk berkunjung ke Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka pada 27 April 2026 lalu.
Baca juga: Sekda Budiar Diundang Hearing Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Kunker Wabup Malang Lathifah Shohib
"Jika surat itu tak seizin bupati untuk di-scan dan bupati tak terima, itu ranah pidana dan harus ditelusuri karena kami yakin bu Lathifah tak tahu apa-apa soal itu. Tapi, jika bupati tak ada masalah, ya sudah (ranah pidananya selesai)," tutur Sudarman.
Selain masalah surat, Sudarman meminta Wabup Lathifah menjelaskan urgensi kunjungan kerja (kunker) dengan mengerahkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Wapres Gibran, sebagaimana yang diminta Fraksi PDIP.
Penjelasan ini dinilai penting untuk menepis tudingan adanya kepentingan politik tersembunyi, seperti investasi politik untuk Pilkada 2029 mendatang.
Baca juga: Bukan Latifah Shohib, Sosok AG Ini Dianggap Paling Realitsis Dampingi Sanusi di Pilkada Malang 2024
"Namun, jika seperti yang dikatakan PKB (Gus Kholik, ketua DPC PKB), kunker itu buat kemajuan Kabupaten Malang, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi, itu harus dijelaskan sendiri oleh wabup, biar bisa mendinginkan situasi polemik saat ini," ungkap Sudarman.
Polemik ini sempat membelah enam fraksi di gedung dewan.
PKB sebelumnya menyatakan akan menghadang PDIP jika "mengerjai" Wabup Lathifah.
Baca juga: Fraksi Gerindra Kabupaten Malang Bela Wabup Lathifah Terkait Perseteruan PDIP Vs PKB
Di sisi lain, Fraksi Gerindra secara mengejutkan siap membela Wabup dengan alasan tidak ada yang dilanggar atau merugikan rakyat, kecuali jika surat izin yang diduga palsu itu digunakan untuk kejahatan.
Sikap Gerindra tersebut membuat PKB semakin berani sehingga situasi kian memanas.
Hal ini memicu Fraksi Nasdem dan gabungan fraksi untuk bersikap dengan meminta klarifikasi segera dari Wabup Lathifah.
"Bu Lathifah harus segera klarifikasi, mengapa kunker seperti itu harus mengajak OPD sebanyak itu," tutur Andi, anggota dewan dari Nasdem.
Jika penjelasan tidak segera diberikan, Fraksi PDIP menegaskan tidak hanya akan mempersoalkan dugaan surat izin palsu, tetapi juga akan mencari tahu identitas pihak luar yang mendampingi Wabup Lathifah.
"Tolong, hak interpelasi yang sedang kami gagas ini, jangan diartikan negatif karena Fraksi PDIP ini cuma bertanya dan ingin mencari tahu, apa urgensinya" tutur Abdul Qodir atau Adeng, ketua Fraksi PDIP.
"Yang kedua, siapa sosok orang diposisikan jadi nara hubung di kunker bu Lathifah ke wapres itu," imbuhnya.
