TRIBUNMATARAMAN.COM, NGANJUK - Realisasi pembangunan flyover di Simpang Mengkreng sedang diupayakan. 

Pemerintah tiga daerah, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang, berkolaborasi. 

Bulan lalu, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dan Bupati Jombang, Warsubi, bertemu menyusun langkah strategis. 

Koordinasi mulai dari tingkat provinsi hingga pusat dilangsungkan secara berlanjut. 

Kang Marhaen -sapaan Bupati Nganjuk- mengatakan setelah pertemuan dengan Mas Dhito dan Warsubi, lintas OPD tiga daerah meliputi, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dishub, diinstruksikan menyusun dokumen usulan. 

Baca juga: Dwi Yoga Ambal Masih Terima Gaji, Pemkab Tulungagung Terima Surat Perpanjangan Penahanan

Dokumen itu sekarang sudah tuntas dibuat dan ditandatangani masing-masing bupati. 

"Komitmen kita bertiga kita segera mengajukan, dokumen sudah siap. Kita cari tanggal untuk konsultasi ke Gubernur Jawa Timur, paling tidak minta dukungan juga. Karena dana yang dibutuhkan juga lumayan besar," katanya, Selasa (5/5/2026). Berdasar informasi yang dihimpun, anggaran untuk membangun flyover disebut-sebut mencapai Rp 800 miliar. 

Dia menjelaskan, ada dua skema pembiayaan pembangunan flyover. 

Skema pertama semua hal terkait pembangujan dibiayai oleh pemerintah pusat. 

Ini mengingat dana transfer ke daerah banyak terpangkas.

"Skema kedua pembangunan infratruktur dari pusat, tapi untuk pembebasan lahan (dianggarkan) kabupaten masing-masing," terangnya. 

Berdasar pemetaan sementara, lanjut kang Marhaen, anggaran yang harus dipersiapkan untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk mencapai miliaran. 

Area yang bakal dibebaskan di Kabupaten Nganjuk, dipersiapkan sekitar 500 meter persegi. Luasan ini tidak mutlak, sewaktu-waktu bisa berganti. 

"Perkiraan di Kabupaten Nganjuk butuh biaya Rp15 miliar untuk pembebasan lahan," paparnya. 

Sementar itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Onny Supriyono menyatakan angka dalam pembebasan lahan hanya estimasi saja. 

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui pasti titik atau wilayah yang akan dibebaskan lahannya.

"Kementerian PU masih melakukan penyusunan DED (Detail Engineering Design) untuk flyover jadi belum bisa dipastikan area mana saja yang kena bangunan flyover. Prosesnya masih tahapan koordinasi," tutupnya. 

(Danendra Kusuma/TribunMataraman.com)