TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kondisi ini membuat masyarakat harus membeli BBM dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.
Di beberapa daerah yang jauh dari jangkauan SPBU, harga BBM jenis Pertalite maupun solar subsidi dilaporkan bisa mencapai Rp 30.000 per liter.
Ketua Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menilai kondisi tersebut sangat memberatkan masyarakat.
"Kondisi ini nyata terjadi di lapangan. Masyarakat di desa seperti Tanjung Air Hitam terpaksa membeli BBM dengan harga yang sangat tinggi karena tidak ada akses langsung ke SPBU. Ini tentu sangat memberatkan," ujar Nasarudin di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Nasarudin, salah satu faktor yang memicu kondisi ini adalah kebijakan pelarangan pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU.
Kebijakan tersebut dinilai bertujuan baik untuk menekan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
"Kita mendukung langkah penertiban ini. Ini penting agar BBM subsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Nasarudin.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berdampak pada masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU hingga membuat mereka kesulitan mendapatkan BBM.
Nasarudin mengusulkan adanya kebijakan baru dari Pertamina dan pemerintah untuk membuka skema distribusi alternatif yang lebih inklusif.
Ia mengusulkan agar koperasi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan di wilayah pesisir, dapat diberikan kewenangan sebagai distributor resmi penyaluran BBM bersubsidi.
"Kalau ini diterapkan pada BBM subsidi, maka desa bisa mendata langsung warganya yang berhak. Misalnya dalam satu desa terdapat 500 kepala keluarga penerima, maka kuota yang diberikan kepada koperasi desa juga disesuaikan dengan jumlah tersebut," ungkap dia.
Dengan sistem tersebut, distribusi BBM subsidi dinilai dapat menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.
"Potensi kebocoran atau penyalahgunaan juga dapat diminimalisir karena distribusi dilakukan berbasis data dan pengawasan di tingkat lokal," ujar Nasarudin.
