BANJARMASINPOST.CO.ID - Peringatan Hari Bidan Internasional yang jatuh pada 5 Mei menjadi momentum refleksi bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kalimantan Selatan.

Meski secara jumlah dinilai mencukupi, persoalan distribusi bidan yang belum merata, terutama di pelosok, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah (pemda).

“Secara rasio sebenarnya cukup, hanya perlu pemerataan distribusi hingga ke desa-desa,” kata Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalsel, Rusmiati Agustina, Senin (4/5) malam.

Kecukupan tersebut karena pemerintah telah melakukan pengangkatan bidan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini disebutnya untuk memenuhi kebutuhan di desa-desa.

Baca juga: Lowongan Kerja Bidan di RSU Handayati Tapin Kalsel, Cek Persyaratan Lengkap

Namun, menurut Rusmiati, masih adanya warga daerah terpencil yang belum merasakan manfaat bidan desa secara optimal. Hal ini karena ada bidan yang bekerja tidak profesional.

“Masalahnya tidak semua bidan bekerja sesuai profesi, bahkan ada yang tidak bekerja,” ungkapnya.

Persoalan lain yang masih membayangi, lanjut Rusmiati, adalah keterbatasan fasilitas kesehatan di sejumlah desa menjadi alasan bidan enggan menetap di wilayah tugas.

Di momen Hari Bidan Sedunia, IBI Kalsel berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan peningkatan fasilitas bidan, terutama yang bertugas di pelosok.

 “Harapannya fasilitas bisa dipenuhi, kapasitas bidan juga terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan mereka lebih diperhatikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotabaru, Erwin Simanjuntak, mengatakan jumlah bidan di wilayahnya sebanyak 561 orang. Sebanyak 206 orang berstatus bidan desa untuk melayani 198 desa di 22 kecamatan.

“Seluruh desa telah memiliki bidan, bahkan ada yang dua bidan di beberapa desa tertentu,” ujar Erwin, Senin.

Selain itu, ada 276 bidan Puskesmas yang bertugas di 28 Puskesmas dan sebanyak 79 bidan rumah sakit yang bertugas di RSUD Pangeran Jaya Sumitra dan RSUD Sengayam.

Erwin menilai jumlah dan distribusi bidan di Kotabaru telah memadai dan mendekati kondisi ideal, sehingga mampu mendukung pelayanan kesehatan, khususnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Ini didukung status 95 persen bidan di Bumi saijaan yang bukan lagi tenaga honorer.

Mereka telah memiliki status kepegawaian yang lebih jelas dan tetap.

Menurut Erwin, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi bidan.

Status ini diharapkan membuat bidan memberikan pelayanan optimal, profesional, dan berkesinambungan, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Sementara jumlah bidan di Hulu Sungai Utara (HSU) yang terdaftar di IBI kabupaten tersebut yakni 429 bidan. 

Dari jumlah tersebut, bidan yang aktif sekitar 300 orang. Kepala IBI HSU, Maria, mengatakan mereka mengisi 214 desa dan 5 kelurahan.

Dia pun menyampaikan setiap tahun ada penerimaan bidan oleh pemkab untuk mengisi tenaga berpindah atau pensiun.

Baca juga: Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Pembunuh Bidan di Banjarmasin Pilih Pikir-pikir

Sedang untuk fasilitas yang didapat bidan desa, menurut Maria, juga diakomodasi oleh dana desa.

“Untuk rumah dinas bidan bisa diadakan oleh anggaran desa, termasuk oleh peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh bidan di setiap desa,” ujarnya.

Mengenai status, Maria mengatakan mayoritas ASN dan PPPK. Di Kecamatan Banjang, seluruh bidannya berstatus ASN dan PPPK. (sul/tab/nia)