TRIBUNTRENDS.COM - Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengungkap adanya praktik "kuota khusus" dalam rekrutmen Polri yang memungkinkan calon membayar untuk masuk kepolisian.
Dofiri, yang juga pernah menjabat Wakapolri, menyoroti hal tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem rekrutmen.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Sebagai sosok yang pernah berada di jajaran internal Polri, ia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam mekanisme seleksi.
Baca juga: Amarah Prabowo Lihat TNI dan Polri Tercemar Oknum Pejabat Nakal: Saya Alumni TNI, Saya Tidak Rela
Ia menyebut bahwa keberadaan kuota khusus tersebut akan dihapus sebagai bagian dari agenda reformasi.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuhnya.
Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting agar proses seleksi berjalan lebih objektif.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam rekrutmen anggota Polri.
Ke depan, sistem seleksi kepolisian akan diarahkan agar lebih ketat, terbuka, dan berbasis pada integritas.
Dengan perubahan tersebut, pemerintah berupaya memastikan proses penerimaan anggota Polri berlangsung lebih bersih, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung transparan tanpa jalur titipan menjadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Mahfud menyinggung soal proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.
Dia mengatakan, Polri juga sudah mengumumkan rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan.
“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar dia.
(TribunTrends/Kompas)
