TRIBUNNEWSMAKER.COM - Rahasia besar akhirnya terungkap ke publik setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, blak-blakan membeberkan strategi di balik pengelolaan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Dalam pernyataannya, ia mengungkap bagaimana sistem yang terstruktur dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam mengendalikan hingga 27.000 SPPG secara efektif.

Langkah ini bukan perkara sederhana, mengingat luasnya wilayah Indonesia serta beragam tantangan di tiap daerah.

Dadan menegaskan bahwa pendekatan berbasis data dan pengawasan ketat menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan konsistensi program.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga disebut sebagai faktor krusial yang memastikan setiap SPPG berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Ia bahkan mengungkap adanya mekanisme khusus yang dirancang untuk mendeteksi dan mengatasi potensi masalah sejak dini.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan penting dalam sistem yang dibangun oleh BGN.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap distribusi dan pengelolaan SPPG bisa lebih merata dan tepat sasaran.

Pengakuan Dadan ini pun langsung menyita perhatian publik karena membuka sisi dalam pengelolaan program berskala nasional yang selama ini jarang terungkap.

Baca juga: Menkeu Purbaya Blak-blakan Bongkar Isi Pesan dari Prabowo Subianto: Uang Banyak, Enggak Usah Takut!

Pengelolaan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia disebut dilakukan melalui sistem terintegrasi berbasis sumber daya manusia terlatih dan mekanisme kontrol berlapis.

Upaya ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang pesat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, menjelaskan  operasional SPPG tidak berjalan secara spontan, melainkan didukung oleh SDM yang telah melalui proses pendidikan terstruktur sebelum ditempatkan di lapangan.

Menurutnya, para penggerak program direkrut dari lulusan sarjana terbaik yang kemudian mengikuti pelatihan terpusat, termasuk pendidikan di Universitas Pertahanan sebagai bagian dari Komponen Cadangan (Komcad).

Setelah dinyatakan siap, SDM tersebut disebar ke berbagai daerah untuk mengawal pembangunan hingga operasional SPPG.

Setiap unit yang telah diverifikasi kemudian mendapatkan dukungan pendanaan melalui virtual account agar dapat langsung beroperasi.

Dia menambahkan, sistem komando juga diterapkan secara harian dari pusat ke daerah untuk memastikan koordinasi tetap berjalan efektif.

“Kami memiliki basis komando yang instruksinya bisa diberikan setiap hari dari pusat langsung ke daerah,” ujarnya.

Selain itu, komposisi pimpinan di BGN yang melibatkan unsur purnawirawan TNI/Polri dan profesional sipil disebut turut memperkuat efektivitas koordinasi di lapangan.

Di sisi lain, penerapan sanksi terhadap SPPG yang bermasalah diklaim berdampak pada peningkatan kualitas layanan.

Evaluasi dilakukan melalui penghentian sementara operasional, investigasi, hingga pemberian rekomendasi perbaikan.

“Beberapa SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan sementara, kami analisis, kami investigasi, kemudian kami berikan rekomendasi,” imbuh Dadan.

Dia menyebut, setelah melalui proses tersebut, unit yang sempat bermasalah justru menunjukkan perbaikan signifikan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Setelah kejadian itu mereka memperbaiki diri dan melakukan kegiatan jauh lebih baik dari pelayanan sebelumnya. Sampai saat ini belum pernah ada satu SPPG yang mengulang kejadian,” tuturnya.

Lebih jauh, Dadan mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi sejak awal pembentukan BGN, mulai dari membangun organisasi dari nol hingga memastikan program MBG dapat berjalan serentak pada awal 2025.

“Langkah terberat adalah menyusun personel dan membuat organisasi ini bisa bergerak, kemudian memastikan program bisa jalan pada 6 Januari 2025,” ungkapnya.

Dadan menjelaskan, pada fase awal, operasional program sempat bergantung pada skema reimburse yang membebani mitra.

Kondisi tersebut mendorong perubahan sistem menjadi pemberian uang muka agar operasional SPPG tidak terhenti.

“Awalnya mitra harus menanggung biaya operasional harian dengan sistem reimburse. Kemudian kami ubah menjadi uang muka agar operasional tidak terganggu,” ucapnya.

BGN juga bekerja sama dengan perbankan Himbara untuk memastikan sistem keuangan berbasis virtual account dapat dipantau secara real time, sehingga aliran dana tetap terjaga.

Dari sisi kualitas layanan, jumlah kejadian gangguan operasional disebut mengalami penurunan meski jumlah SPPG meningkat signifikan.

“Pada Oktober 2025 ada 85 kejadian saat SPPG sekitar 13.000. Sekarang SPPG sudah 27.760, tetapi selama April hanya 39 kejadian,” ujar Dadan.

Menurutnya, tren tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan program.

“Perbaikan-perbaikan terus terjadi, dan fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.

(TribunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)