TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka 5,61 persen pada kuartal I-2026 dinilai belum mencerminkan fundamental yang kokoh.
Akselerasi tersebut lebih banyak ditopang oleh stimulus musiman jangka pendek, sementara pada saat yang bersamaan perekonomian nasional tengah dibayangi rekor terlemah nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/5/2026) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka ini melampaui ekspektasi analis dan menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak kuartal ketiga 2022.
Lonjakan ini didorong oleh kenaikan belanja pemerintah yang drastis sebesar 21,8 persen, pencairan bonus aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi awal program makan bergizi gratis.
Selain itu, momentum Ramadan turut mengerek konsumsi rumah tangga hingga tumbuh 5,52 persen.
Namun, ironisnya, capaian impresif tersebut diiringi jatuhnya nilai tukar rupiah ke level bersejarah, yakni menyentuh Rp17.445 per dollar AS pada hari yang sama.
Pengamat Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, menyoroti anomali struktural ini.
Menurutnya, capaian pertumbuhan kuartal pertama patut diwaspadai keberlanjutannya karena sangat bergantung pada faktor penopang non-struktural.
"Alasan kenapa kuartal pertama kita cukup tinggi adalah karena di bulan-bulan kemarin terdapat momen Idulfitri dan Ramadan. Di situ juga ada stimulus pemerintah berupa bonus ASN, bantuan-bantuan sosial yang cair di masyarakat, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sebagainya. Hal tersebut jelas meningkatkan konsumsi masyarakat," papar Widarta, Rabu (6/5/2026).
Meski demikian, Widarta memberikan catatan kritis terhadap daya tahan ekonomi di fase berikutnya.
"Namun, masalahnya adalah bagaimana keberlanjutan dari pertumbuhan ini. Jangan sampai ini hanya terjadi karena efek stimulus yang sifatnya jangka pendek. Untuk jangka panjang, efeknya tentu akan berbeda. Jadi, kita harus melihat bagaimana realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua nanti," tambahnya.
Widarta memproyeksikan potensi perlambatan ekonomi yang cukup signifikan pada kuartal II-2026.
Hal ini dipicu oleh berakhirnya stimulus hari raya dan efek berantai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dalam dua bulan terakhir.
"Di kuartal kedua nanti situasinya akan berbeda, karena stimulus-stimulus tadi kemungkinan tidak akan terus-terusan berjalan. Tidak akan ada bantuan pemerintah di kuartal kedua yang sebesar atau sebanyak di kuartal pertama. Jika bantuan-bantuan itu berkurang, daya beli masyarakat otomatis akan turun," tegas Widarta.
Baca juga: Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo Sebut ART USA-Indonesia Bentuk Penjajahan Gaya Baru
Ia menjelaskan bahwa rambatan inflasi yang di luar proyeksi pemerintah berisiko semakin memukul masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Jika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat tetap dan tidak ada stimulus tambahan, daya beli dipastikan akan menurun. Potensi perlambatan ini cukup besar, sehingga kita harus mewaspadai pelemahan daya beli masyarakat di kuartal kedua ini," jelasnya.
Tantangan ekonomi domestik ini diperparah oleh eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang melambungkan harga energi global.
Widarta mencatat, harga minyak dunia sempat menyentuh angka 103 dollar AS per barel, meleset jauh dari asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN yang dipatok pada kisaran 70–75 dollar AS per barel.
Kondisi ini memberikan tekanan fiskal yang luar biasa pada APBN, terutama terkait pembengkakan beban subsidi energi.
Meski pemerintah menyatakan masih memiliki Sisa Anggaran Lebih (SAL) di atas Rp425 triliun sebagai bantalan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026, risiko makroekonomi dinilai tetap membayangi.
Sebagai langkah mitigasi taktis dan bauran kebijakan (policy mix), Widarta mendorong otoritas fiskal untuk berani mengambil langkah moratorium terhadap proyek-proyek berskala masif guna menyelamatkan postur APBN dan daya beli masyarakat luas.
"Menurut saya, porsi APBN yang selama ini dialokasikan untuk program-program berskala besar—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan proyek besar (seperti IKN yang bangunannya sudah ada tapi operasionalnya belum optimal), maupun pembelian alutsista—sebaiknya dimoratorium atau ditunda terlebih dahulu. Akan jauh lebih baik jika anggaran-anggaran tersebut dimaksimalkan untuk subsidi energi atau stimulus langsung kepada masyarakat. Tujuannya, agar tekanan terhadap daya beli bisa sedikit diredam dan gejolak sosial di tingkat nasional tidak terjadi," ujar Widarta merincikan rekomendasinya.
Selain kebijakan fiskal yang adaptif, Widarta juga mengingatkan pentingnya penguatan fundamental struktural melalui diversifikasi energi, seperti mempercepat transisi ke energi terbarukan dan optimalisasi minyak sawit, demi mengurangi ketergantungan pada minyak bumi impor.
Di saat yang sama, penguatan cadangan devisa oleh otoritas moneter mutlak dilakukan.
Di sektor riil, pelemahan rupiah yang tajam menjadi ancaman nyata bagi industri manufaktur yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.
"Industri manufaktur perlu melakukan efisiensi biaya produksi. Mereka harus meningkatkan efisiensi energi dan mencari alternatif bahan baku untuk menyiasati lonjakan harga minyak dunia. Ada berbagai langkah lain yang bisa diambil untuk merespons dinamika kebijakan ini, tetapi yang jelas, kuartal kedua tahun 2026 ini akan menjadi tantangan yang berat. Adaptasi yang cepat dari dunia industri sangatlah diperlukan," pungkasnya. (*)
