TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, menjadi yang pertama menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur.

Namun, di balik kesiapan tersebut, muncul kekhawatiran soal potensi benturan dengan pedagang kecil akibat perbedaan harga. 

Kepala Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor Dino Sudjanto, mengungkapkan seluruh pembangunan fasilitas KDMP di desanya telah rampung 100 persen. 

Bahkan, Kaliori menjadi desa pertama di Banyumas yang menyelesaikan pembangunan tersebut.

"Alhamdulillah, untuk bangunan sudah selesai 100 persen. 

Bahkan ini yang pertama selesai di Kabupaten Banyumas," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com usai menerima kendaraan pickup Mahindra, di Kodim 0701 Banyumas, Rabu (6/5/2026).

Tak hanya bangunan, dukungan operasional juga mulai lengkap. 

KDMP Kaliori telah menerima kendaraan operasional berupa truk dan mobil pick up. 

Sementara satu unit kendaraan roda tiga masih dalam proses distribusi.

"Truk sudah kami terima sebelumnya, kemudian ini pick up. 

Tinggal menunggu satu unit lagi, yaitu kendaraan roda tiga," katanya.

Dari sisi kesiapan usaha, KDMP Kaliori juga tidak tinggal diam. 

Berbagai kebutuhan pokok masyarakat mulai dirintis untuk dijadikan unit usaha, salah satunya distribusi gas LPG ukuran kecil atau gas melon.

"Untuk usaha sudah mulai kami rintis, seperti penyediaan kebutuhan masyarakat, termasuk gas LPG. 

Ke depan, kami juga berencana mengembangkan ke sektor lain, seperti pertanian," jelas Dino.

Meski seluruh persiapan telah dilakukan, operasional penuh KDMP masih menunggu peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 16 bulan ini.

"Informasinya menunggu launching, insyaallah tanggal 16. 

Namun secara kesiapan, kami sudah siap," tegasnya.

Dari sisi kelembagaan, struktur kepengurusan KDMP Kaliori masih dalam tahap awal. 

Saat ini baru diisi oleh posisi inti seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. 

Di tengah optimisme tersebut, Dino tak menampik adanya potensi persoalan di lapangan, khususnya terkait persaingan dengan pedagang kecil di sekitar desa. 

Salah satu yang disoroti adalah distribusi gas LPG.

Selama ini, gas LPG di tingkat pengecer dijual dengan harga yang bisa mencapai sekitar Rp20 ribu. 

Sementara di KDMP, misalkan harga diperkirakan berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000.

Perbedaan harga ini dinilai berpotensi memicu ketimpangan di pasar apabila tidak diatur dengan baik.

"Kendala besar belum ada, tetapi kami sudah memikirkan potensi benturan dengan pedagang sekitar, terutama dalam hal harga yang bersaing," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, KDMP Kaliori tidak akan langsung menjual gas kepada masyarakat. 

Baca juga: 30 Pick Up Mahindra untuk KDMP Mendarat di Banyumas, Siap Angkut-angkut

Sebaliknya, koperasi akan berperan sebagai pemasok atau agen bagi warung-warung kecil.

"Untuk gas, rencananya tidak langsung ke masyarakat, tetapi melalui warung-warung kecil sebagai pengecer. 

Jadi KDMP berperan seperti agen," jelasnya.

Dengan skema tersebut, diharapkan harga di tingkat pengecer bisa lebih seragam dan tidak menimbulkan kesenjangan yang merugikan pedagang kecil.

Selain itu, KDMP Kaliori juga membuka peluang sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Produk-produk BUMDes nantinya dapat dipasarkan melalui koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.

"Produk BUMDes bisa masuk ke koperasi, sekaligus untuk pemasarannya," tambah Dino.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya pengaturan harga yang bijak agar kehadiran KDMP tidak justru menekan pelaku usaha kecil yang sudah lebih dulu ada.

"Kalau selisih harga terlalu jauh, dikhawatirkan warung-warung kecil akan terdampak. 

Ini yang perlu diatur agar tidak menimbulkan gejolak," tutupnya. (jti)