TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. 

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Baca juga: Saifullah Yusuf Buka Suara soal Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Mensos Mengaku Siap Diaudit

Gus Ipul menyatakan bahwa dirinya telah bertekad untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga uang negara. Ia menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk manipulasi anggaran dalam proyek pemerintah.

"Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan, tidak otak-atik anggaran, tidak korupsi karena sudah bukan zamannya lagi otak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kongkalikong," ujar Gus Ipul di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Gus Ipul mengatakan bahwa seluruh proses lelang, termasuk untuk sepatu PDL siswa, dilakukan tanpa intervensi pihak manapun. Ia memastikan bahwa transparansi menjadi prioritas utama untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

"Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan sejak awal saya dan Pak Wamen berkomitmen untuk menjaga agar proses-proses pengadaan barang dan jasa tidak diintervensi oleh siapapun termasuk oleh kami," tambahnya.

Gus Ipul juga mengapresiasi masyarakat yang terus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementeriannya. Baginya, kritik dan saran dari publik merupakan instrumen penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan internal secara berkelanjutan.

"Saya terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan satu pendapat, usulan, kritik, saran, koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat. Itu saya ucapkan terima kasih dulu dan kami apresiasi sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi, jadi bahan perbaikan ke depan," tuturnya.

Baca juga: Mensos Bicara Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 640 Ribu: Bentuknya PDL, Lewat Lelang Ketat

Gus Ipul menjelaskan bahwa setiap tahap pengadaan selalu melalui audit ketat dari lembaga eksternal. Selain audit internal dari Inspektorat Jenderal, pihak kementerian juga dipantau oleh BPK hingga masyarakat luas.

"Di dalam proses-proses pengadaan barang jasa seperti ini kami juga setiap tahun diaudit oleh BPKP, diaudit oleh BPK. Dan tentu lebih penting juga atau penting juga kita diaudit oleh masyarakat luas," jelas Gus Ipul.

Dijelaskan Gus Ipul, pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi jajaran di bawahnya agar tidak berupaya melakukan pelanggaran hukum. Ia pun berjanji akan menjadi garda terdepan dalam melaporkan oknum yang mencoba bermain dengan anggaran negara.

"Itu komitmen kami, itu kita jaga sampai hari ini. Jika ada pelanggaran tentu kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum," pungkasnya.