Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro menggelar Pakta Integritas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepahiang pada Rabu (6/5/2026).

Pakta Integritas yang dihadiri seluruh kepala dinas di Kabupaten Kepahiang tersebut dilaksanakan di kantor Kejari Kepahiang dan sepakat memutus praktik lama berupa setoran maupun gratifikasi yang selama ini menjadi stigma di tengah masyarakat.

Mereka bersama-sama berkomitmen dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi yang terus digaungkan di Kabupaten Kepahiang.

Bagus menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik pemberian dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan penanganan perkara maupun institusi kejaksaan.

“Tidak ada lagi yang namanya pemberian-pemberian, baik mengatasnamakan perkara ataupun mengatasnamakan kejaksaan. Kami juga tidak diperbolehkan menerima uang dalam bentuk apapun, itu sudah menjadi arahan langsung dari pimpinan,” tegas Bagus saat diwawancarai TribunBengkulu.com pada Rabu (6/5/2026).

Ia juga memastikan bahwa stigma negatif terhadap kejaksaan harus dihapuskan melalui komitmen bersama yang dibangun secara terbuka dan objektif.

“Kita ingin menghilangkan stigma bahwa orang takut dengan kejaksaan. Tidak ada lagi cerita orang dari pemkab setor-setor uang ke kejaksaan,” ujar Bagus.

Penandatanganan Pakta Integritas

Dalam agenda tersebut, seluruh kepala OPD sepakat menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen moral dan kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi.

Tak hanya itu, keterlibatan media juga menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi.

Publikasi terhadap kegiatan pemerintahan, pengadaan, hingga penanganan pengaduan masyarakat diharapkan mampu mendorong objektivitas serta pengawasan publik.

Harapannya tidak ada lagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun daerah, serta tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.

Isi Pakta Integritas

Dalam isi pakta integritas tersebut, ditegaskan sejumlah komitmen penting, di antaranya:

• Mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

• Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

• Menolak segala bentuk pemberian kepada aparat penegak hukum

• Membangun hubungan kelembagaan yang profesional dan berintegritas

• Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan

• Mendukung penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan

Pakta integritas ini menjadi langkah konkret Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.