Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Dinamika dukungan publik hingga tekanan fiskal di tengah situasi global menjadi bagian dari tantangan yang mengiringi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Dalam wawancara eksklusif di kediamannya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2026), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan posisi jabatan yang diembannya merupakan amanah yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan merespons berbagai dorongan publik, termasuk hasil polling yang menyebut dirinya layak diganti.

Baca juga: Penerima MBG Tembus 61,9 juta dari Sabang hingga Merauke, Tercatat 27.760 SPPG di Indonesia

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang harus dihormati, namun tidak mengubah fokusnya dalam menjalankan tugas.

“Jabatan itu adalah amanah. Soal posisi di kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Saya menghormati semua dinamika yang berkembang,” kata Dadan pada Rabu (29/4/2026).

Dia menegaskan, hingga saat ini tidak menerima sinyal terkait pergantian jabatan, termasuk saat isu reshuffle mencuat.

Informasi pergantian kabinet, kata dia, baru diketahuinya pada hari yang sama ketika reshuffle diumumkan.

“Sejauh ini tidak ada instruksi apa-apa, jadi saya bekerja saja menjalankan tugas,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menggambarkan proses penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN berlangsung secara langsung saat masih tergabung dalam tim pakar.

Baca juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Blak-blakan Cara Kendalikan 27.000 SPPG di Indonesia, Ini Rahasianya

Dia menyebut keputusan Presiden mempertimbangkan kebutuhan strategi dan situasi yang berkembang.

“Pemimpin itu punya visi dan strategi, memilih orang sesuai kebutuhan situasi. Saya hanya menjalankan perintah dan berusaha memberikan yang terbaik,” ucapnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap anggaran negara akibat dinamika global, termasuk situasi di Timur Tengah, turut memunculkan wacana penghentian program MBG.

Namun kebijakan yang diambil pemerintah justru mengarah pada penyesuaian pola pelaksanaan.

Program MBG yang sebelumnya berjalan enam hari dalam sepekan, kini disesuaikan menjadi lima hari untuk sekolah dengan sistem lima hari belajar. 

Sementara untuk daerah tertentu dan kelompok rentan, layanan tetap diberikan penuh.

“Sekolah lima hari dilayani lima hari, kecuali daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap enam hari. Ibu hamil, menyusui, dan balita juga tetap enam hari,” imbuhnya.

Baca juga: Penampakan SPPG Kelapa Gading yang Dinobatkan Sebagai Dapur MBG Terbaik

Kebijakan tersebut disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengurangi sasaran utama program. 

Dia menyebut langkah ini sebagai bagian dari peningkatan efektivitas program.

“Kebijakan ini bisa membuat penghematan kurang lebih Rp 20 triliun,” ungkapnya.

Dalam momen itu, Dadan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi program MBG, mulai dari pelaksana di lapangan hingga masyarakat luas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat. Anda semua adalah pejuang merah putih,” ujarnya.

Dadan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun generasi masa depan Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

“Keterlibatan semua pihak penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing menuju 2045,” pungkasnya.