TRIBUNNEWSMAKER.COM - IPB University akhirnya memberikan tanggapan terkait penolakan yang disampaikan oleh BEM KM IPB University mengenai rencana pembangunan dapur makan bergizi gratis di lingkungan kampus.
Isu tersebut sempat menjadi perhatian di kalangan mahasiswa karena dinilai berkaitan dengan penggunaan fasilitas akademik.
Pihak rektorat menegaskan bahwa komunikasi dengan mahasiswa tetap terbuka untuk membahas berbagai aspirasi yang berkembang.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyebut kampus selalu mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan pandangan.
"Ruang dialog tentu selalu dibuka, aspirasi mahasiswa sudah dipenuhi dengan tata kelola yang dibangun," ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa program dapur makan bergizi gratis tersebut tidak menggunakan anggaran, sumber daya manusia, maupun aset milik IPB University untuk kegiatan operasionalnya.
Menurutnya, keterlibatan kampus dalam program tersebut bersifat tidak langsung.
Operasional dapur atau SPPG disebut dijalankan oleh yayasan yang dibentuk oleh PT BLST, perusahaan milik IPB University.
Dengan mekanisme tersebut, pihak kampus memastikan kegiatan akademik mahasiswa tetap berjalan normal tanpa gangguan.
"Peran langsung IPB adalah melalui Center of Excellence (CoE) PPG MBG, dan ini sudah IPB lakukan sejak tahun lalu," katanya.
Baca juga: BEM IPB Tolak Dapur MBG di Kampus, Blak-blakan Sindir BGN & Kasus Korupsi: Bukan untuk Proyek Tumbal
Sementara itu, Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr Alfian Helmi menjelaskan bahwa IPB University dipercaya oleh pemerintah untuk menyukseskan program MBG melalui pendirian Pusat Unggulan Nasional (Center of Excellence/CoE).
CoE ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru program MBG.
Menurutnya, CoE ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).
Di samping itu, IPB University juga siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani, dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.
"IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait," jelasnya.
Ia menyebut keberadaan CoE adalah untuk memastikan program MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata.
Sepanjang tahun 2025, CoE telah menghasilkan berbagai kajian, inovasi, serta modul pelatihan yang akan diintegrasikan dalam sistem pembelajaran digital.
Dr Alfian Helmi mengatakan CoE menjangkau hingga tujuh regional, termasuk pelatihan dan pengembangan materi edukasi.
Dalam menjalankan tugasnya, CoE juga menyusun rencana kerja sebagai langkah strategis untuk menjawab kompleksitas program MBG mulai dari ketersediaan pangan bergizi hingga pemerataan akses dan keberlanjutan program.
"Program MBG menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Karena itu, melalui CoE ini, kita ingin memastikan program berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Terkuak Chat Grup Tak Senonoh Mahasiswa IPB Mirip FH UI, Sejak 2024, Kampus Buka Suara: Kami Proses
IPB University juga menyiapkan 419 tenaga pelatih, terdiri atas 77 trainer nasional dan 342 fasilitator edukasi, guna mendukung implementasi program di lapangan.
Selain itu, IPB University bersama Unicef telah melakukan riset baseline di Jayapura untuk menentukan intervensi program yang lebih tepat sasaran.
Berbagai kerja sama internasional juga telah dilakukan, termasuk survei sanitasi dengan mitra dari Jepang dan Selandia Baru, sebagai dasar penguatan program MBG.
CoE ini juga berperan dalam integrasi uji coba program MBG di berbagai daerah. Pilot project dilakukan dengan fokus pada penguatan rantai pasok pangan, pengembangan ekosistem, penerapan konsep blue food, sistem keamanan pangan, serta perbaikan proses bisnis program.
Rencananya uji coba akan dilakukan di sejumlah wilayah seperti Malang, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.
(Tribunnewsmaker.com/ TribunnewsBogor/ Muamarrudin Irfani)
