SURYA.CO.ID - Ini lah sosok Sultan Buton La Ode Muhamad Kariu yang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, memprotes kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi aspal Buton.
Seperti diketahui, dari 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang diresmikan Presiden Prabowo, proyek aspal Buton menjadi satu-satunya yang lokasinya tidak berada di daerah asal sumber daya tersebut.
Hilirisasi aspal Buton akan dipusatkan di Karawang, Jawa Barat.
Hal ini lah yang diminta kesultanan Buton agar pemerintahkan memindahkan pusat industri tersebut dari Karawang, Jawa Barat, kembali ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
Sultan Buton La Ode Muhamad Kariu menilai, penempatan pabrik pengolahan di luar daerah asal sumber daya alam hanya akan menjadikan warga lokal sebagai penonton.
Baca juga: Sosok Kompol Dika Hadiyan yang Tangkap Kiai Ashari Pengasuh Ponpes Pati Tersangka Pencabulan Santri
Kebijakan ini dianggap menghilangkan potensi nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang seharusnya dinikmati masyarakat Buton.
“Groundbreaking yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo ternyata hilirisasi industri aspal Buton itu ada di wilayah Karawang. Pihak Sultan Buton mengeluarkan maklumat karena berbeda dengan janji Presiden sebelumnya, Jokowi,” kata Juru Bicara Lembaga Adat Kesultanan Buton, Arman Manila, Kamis (7/5/2026).
Menurut Arman, saat kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo, pemerintah sempat menjanjikan bahwa industri aspal akan dipusatkan di Buton. Namun, dalam peresmian groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua oleh Presiden Prabowo di Cilacap, Rabu (29/4/2026), lokasi industri aspal Buton justru ditetapkan di Karawang.
Kekecewaan ini juga disuarakan oleh mantan Pj Bupati Buton, Basiran, yang turut mengirim surat terbuka.
Basiran menyatakan keprihatinan mendalam karena aspal Buton merupakan kekayaan alam tanah kelahirannya, namun manfaat hilirisasinya justru dibawa ke Pulau Jawa.
“Kalau itu ditempatkan di wilayah lain, maka masyarakat Buton tidak ada nilai tambah ekonomi. Jika di Buton, masyarakat bisa menjadi tenaga kerja,” ucap Arman menekankan sisi keadilan bagi masyarakat adat.
Kesultanan Buton kini tengah menyusun langkah strategis untuk melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo.
Mereka berharap pemerintah pusat meninjau ulang lokasi proyek nomor 9 tersebut agar azas keadilan ekonomi bagi daerah penghasil dapat terpenuhi.
Drs. H. La Ode Muhammad Kariu adalah Sultan Buton (Laki Wolio) ke-41 yang resmi dilantik pada 29 November 2024 .
Pelantikannya melalui rangkaian panjang, di antaranya Tiliki, Buataka Katange, Kambojai, Fali, Sokaiyana Pau, dan Bulilingiana Pau.
Pelantikan Sultan La Ode Muhammad Kariu dihadiri langsung Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), YM Karaeng Turikale VIII Maros, Brigjen (Pol) Dr. AA Mapparesa , MM, M.Si bersama sejumlah Raja dan Sultan se-Nusantara.
Termasuk raja-raja yang ada di Sulawesi Tenggara tergabung dalam FSKN dan juga Raja Timor yang sekarang masuk dalam negara Timor Leste.
Sultan Buton memimpin lembaga adat dan budaya Kesultanan Buton dengan harapan besar sebagai penjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur bagi generasi mendatang.
Pada Kamis (8/1/2026), La Ode Muhammad Kariu menganugerahi gelar kehormatan adat "Mia Ogena Yi Sara Agama" kepada Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, di Baruga Keraton Buton, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum.
Baruga benteng tersebut berjarak 2,4 kilometer dari Kantor Wali Kota Baubau di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari. Dapat ditempuh menggunakan motor ataupun mobil sekira 7 menit.
Penganugerahan tampak dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Sultan Buton, La Ode Kariu.
Kemudian Wali Kota Yusran Fahim, Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu, serta Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
Gelar diberikan oleh perangkat adat Kesultanan Buton, yakni Mia Ogena Yi Sarana Agama.
Mia Ogena bermakna orang besar atau secara harfiah seseorang pembesar.
Yi Sarana Agama bermakna di dalam pemerintahan bidang keagamaan.
Sehingga “Mia Ogena Yi Sarana Agama” bermakna pembesar negeri yang menggapai atau memimpin urusan pemerintahan bidang keagamaan.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka mengatakan secara pribadi mengagumi sosok Nasaruddin Umar.
“Perlu saya sampaikan beliau adalah sosok yang saya teladani secara pribadi, karena sejak saya berdinas saya mengikuti prosesnya beliau,” ungkapnya, Kamis (8/1/2026).
Kata dia, gelar yang diberikan sangat pantas, sebab Nasaruddin memang panutan yang dikenal.
Ia menjelaskan tradisi kesultanan buton dalam pemberian gelar memiliki makna mendalam.
“Selain itu gelar kehormatan adat yang disematkan sebagai lambang hubungan harmonis antara nilai keagamaan dan keutamaan yang kita junjung,” ujarnya.
Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar mengucapkan terimakasih kepada tokoh adat masyarakat dan Pemerintah Kota Baubau.
“Saya mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya atas penghargaan ini, semoga ini berkah dan motivasi berbuat lebih baik lagi,” ungkapnya saat diwawancarai di lokasi.
Menurutnya gelar ini merupakan persatuan antar adat dan agama, sebab tanpa agama tidak indah, begitu juga sebaliknya.
“Perkawinan antar agama dan adat melahirkan Indonesia, Indonesia itu terbentuk dari perkawinan antara agama dan adat,” tegasnya.
Ia juga menitip pesan agar seluruh masyarakat Kota Baubau tetap mempertahankan adat istiadat dan hal yang berbanding lurus dengan praktik keagamaan.
“Kepada generasi muda di Kota Baubau untuk tetap mempertahankan adat istiadatnya,” tutupnya. (tribun sultra/kompas.com)
