TRIBUNNEWSMAKER.COM - Polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo kembali memanas setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait masa depan kawasan wisata edukasi tersebut.
Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo apabila Pemerintah Kota Bandung gagal menemukan mitra strategis yang dinilai mampu menyelamatkan operasional kebun binatang itu.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik berkepanjangan soal pengelolaan, kondisi satwa, hingga persoalan hukum dan aset yang membelit Bandung Zoo dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Dedi, keberlangsungan kebun binatang tidak boleh dibiarkan terkatung-katung karena menyangkut nasib ratusan satwa serta para pekerja yang menggantungkan hidup dari operasional tempat wisata tersebut.
Ia menilai perlu ada langkah cepat dan tegas agar Bandung Zoo tetap bisa beroperasi secara layak sekaligus memenuhi standar kesejahteraan satwa yang memadai.
Dedi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pencarian investor maupun mitra pengelola baru agar tidak menimbulkan polemik lanjutan di tengah masyarakat.
Jika nantinya Pemkot Bandung tidak mampu menyelesaikan persoalan pengelolaan, Pemprov Jabar disebut siap turun tangan melalui BUMD untuk memastikan kawasan itu tetap berjalan dan tidak terbengkalai.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ikon wisata sekaligus pusat edukasi satwa yang sudah lama menjadi bagian dari sejarah Kota Bandung.
Di sisi lain, polemik Bandung Zoo terus menyita perhatian publik karena muncul kekhawatiran terhadap kondisi satwa serta masa depan kawasan wisata yang selama ini menjadi tujuan favorit masyarakat.
Kini, publik menanti keputusan akhir terkait siapa pihak yang akan mengelola Bandung Zoo ke depan, di tengah dorongan agar pembenahan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skenario pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung yang hingga kini belum mendapatkan pengelola baru.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan langkah tersebut disiapkan sebagai upaya menyelamatkan fungsi konservasi dan keberlangsungan kawasan kebun binatang di tengah mandeknya proses lelang oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Kalau tidak ada keputusan, saya lebih memilih Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola. Tujuannya bukan bisnis, tapi menyelamatkan pegawai dan konservasi,” ujar Dedi, Rabu (6/5/2026).
Menurut Dedi, berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jawa Barat, hingga saat ini belum ada keputusan penetapan pengelola Bandung Zoo karena berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum.
Padahal, proses penunjukan sebelumnya ditargetkan rampung pada 5 Mei 2026 sesuai batas waktu dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemkot Bandung dikabarkan mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan seleksi.
Dedi menyebut Pemprov Jabar telah meminta Sekretaris Daerah untuk berkomunikasi dan membuka peluang pengajuan lembaga konservasi (LK) yang dapat dikelola melalui BUMD.
Dedi menegaskan, jika dikelola BUMD, orientasi utama bukan keuntungan, tapi perlindungan satwa dan keberlanjutan lingkungan.
“Hutannya harus dijaga, binatangnya juga. Kawasannya sudah bagus, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat bagi warga,” katanya.
Meski demikian, Dedi tetap mempersilakan Pemkot Bandung melanjutkan proses yang sedang berjalan, termasuk jika diberikan perpanjangan waktu oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sebelumnya menyatakan pesimistis lelang akan menghasilkan pengelola sesuai harapan. Dari 85 lembaga konservasi yang diundang, hanya empat yang menyatakan minat.
“Kalau sampai batas waktu tidak berhasil, akan diambil alih pemerintah. Semua skenario sedang disiapkan,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung sendiri masih membuka pendaftaran calon pengelola dengan syarat ketat, sambil mengajukan perpanjangan waktu ke pemerintah pusat untuk menentukan langkah selanjutnya.
Lembaga Konservasi Internasional Vantara India, terus mendukung upaya penguatan kesehatan dan kesejahteraan satwa di Bandung Zoo melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Terkait hal itu tim veteriner Vantara berpartisipasi dalam diskusi teknis bersama dokter hewan gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, RSH Cikole, BBKSDA Jabar, dan dokter hewan yang bertugas di Bandung Zoo.
Tim veteriner dari Vantara, drh Shafira Permata, mengatakan, kolaborasi antar praktisi ini menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas penanganan kesehatan satwa yang saat ini di Bandung Zoo.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk otoritas lokal dan para praktisi veteriner, merupakan kunci dalam memastikan setiap penanganan satwa dilakukan secara tepat dan berbasis pada standar animal welfare yang baik," ujarnya saat diskusi, Rabu (29/4/2026).
Diskusi ini bertujuan untuk memperkaya referensi dan pendekatan penanganan kesehatan satwa melalui pertukaran pengetahuan serta pengalaman antarpraktisi, sehingga langkah-langkah yang diambil tetap mengacu pada pertimbangan medis yang komprehensif dan praktik terbaik dalam animal welfare.
Selain berpartisipasi dalam diskusi teknis tersebut, kata dia, dalam kunjungan ini tim Vantara juga menyerahkan dukungan tambahan vitamin dan obat-obatan untuk membantu menjaga ketersediaan kebutuhan medis satwa di Bandung Zoo.
"Kehadiran kami di sini adalah untuk berbagi pengalaman dan mendukung proses yang sudah berjalan," kata Shafira.
Secara keseluruhan, proses pemantauan dan penanganan kesehatan satwa di Bandung Zoo terus berjalan secara terkoordinasi oleh tim dokter hewan yang berwenang, dengan dukungan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas utama.
Sementara Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, penanganan kesehatan satwa dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis pada hasil pemeriksaan medis oleh tim dokter hewan secara terkoordinasi dan terus dipantau perkembangannya.
"Secara umum kondisi satwa dalam keadaan terkendali dan seluruh langkah penanganan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang komprehensif," ucapnya.
Keterlibatan tim Vantara dalam kegiatan ini bersifat kolaboratif, dengan memberikan dukungan teknis dan berbagi pengalaman internasional dalam pengelolaan kesehatan satwa.
Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kerja sama yang telah dilakukan Vantara bersama pemerintah Indonesia, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dalam penanganan kesehatan satwa liar dan penguatan fasilitas konservasi.
"Ke depan, dukungan kolaborasi dari berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa tentunya masih sangat kami perlukan," ujar Gin Gin.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)
