TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Struktur ekonomi Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara masih didominasi sektor pertambangan, pertanian dan konstruksi yang tergambar dalam data Sistem Neraca Regional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tana Tidung melalui dokumen Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2026. 

Kepala BPS Tana Tidung, Achmad Sani Setiawan atau yang akrab disapa Iwan mengatakan, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kekuatan ekonomi daerah serta perkembangan sektor usaha di Kabupaten Tana Tidung.

“PDRB ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Dari situ kita bisa melihat sektor mana yang dominan dan bagaimana perkembangan ekonomi daerah,” ujar Iwan kepada TribunKaltara.com, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan data BPS Tana Tidung, distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 37,80 persen. 

Baca juga: UMKM Dongkrak PDRB Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang Dorong Penguatan Ekonomi Daerah 

Di posisi berikutnya terdapat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,41 persen, sektor konstruksi 18,46 persen, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,47 persen. 

Sementara itu, total nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. 

Pada 2021 tercatat sebesar Rp6,73 triliun, meningkat menjadi Rp8,85 triliun pada 2022, kemudian Rp9,28 triliun pada 2023, Rp9,43 triliun pada 2024, hingga mencapai Rp9,75 triliun pada 2025. 

Iwan menjelaskan, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. 

Pada 2025 nilainya mencapai Rp3,68 triliun, meskipun sedikit menurun dibanding 2024 sebesar Rp3,71 triliun. 

Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren peningkatan yang stabil. 

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Buka Konreg PDRB Kasulampua 2026, Perkuat Ekonomi Kawasan 

Tahun 2021 sektor ini tercatat sebesar Rp2,02 triliun dan meningkat menjadi Rp2,28 triliun pada 2025. 

Sektor konstruksi juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp1,14 triliun pada 2021 menjadi Rp1,80 triliun pada 2025. 

“Kalau dilihat, pertanian dan konstruksi terus tumbuh. Artinya aktivitas pembangunan dan sektor produksi masyarakat juga bergerak,” jelasnya.

Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami pertumbuhan cukup baik. 

Pada 2021 nilainya sebesar Rp334,30 miliar dan meningkat menjadi Rp494,17 miliar pada 2025. 

Sektor transportasi dan pergudangan naik dari Rp44,20 miliar menjadi Rp62,84 miliar pada periode yang sama. 

Menurut Iwan, data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

“Kalau data sektornya jelas, pemerintah bisa menentukan kebijakan yang lebih tepat. Misalnya sektor mana yang perlu diperkuat, UMKM mana yang perlu didorong, atau sektor apa yang potensial dikembangkan,” katanya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga konstan tercatat sebesar 4,21 persen pada 2021, naik menjadi 5,31 persen di 2022, kemudian 4,86 persen pada 2023, meningkat lagi menjadi 6,21 persen pada 2024, dan berada di angka 3,73 persen pada 2025. 

Beberapa sektor juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi pada 2025, di antaranya konstruksi sebesar 11,06 persen, perdagangan besar dan eceran 10,21 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 10,07 persen. 

Sementara dari sisi pengeluaran, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menjadi komponen terbesar dalam PDRB Tana Tidung. 

Pada 2025 nilainya mencapai Rp3,06 triliun, meningkat dibanding 2021 sebesar Rp2,10 triliun. 

Iwan menambahkan, data Sistem Neraca Regional tidak hanya digunakan pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha dan investor untuk melihat peluang ekonomi di Tana Tidung.

“Data ini bisa menjadi acuan melihat potensi usaha dan perkembangan ekonomi daerah. Jadi bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga penting bagi pelaku usaha,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti