TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat sinergi lintas daerah melalui Forum Diskusi Rabuan bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi.
Forum yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan SDM, Tata Kelola, Pengembangan Infrastruktur, dan Hilirisasi itu digelar di Aula Depati Payung, Bappeda Merangin, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran kepala OPD dan camat dari kedua kabupaten, dengan agenda utama menyelaraskan perencanaan pembangunan tahun 2025-2026 di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional.
Wakil Bupati Merangin Abdul Khafidh dalam laporannya menyampaikan bahwa tantangan fiskal menjadi isu krusial pada tahun anggaran 2026. Ia mengungkapkan adanya pengurangan APBD sebesar Rp240 miliar yang berdampak signifikan terhadap program pembangunan.
Menghadapi kondisi itu, Pemkab Merangin memfokuskan langkah pada optimalisasi aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sedang menggenjot PAD melalui sertifikasi seluruh aset ruko di wilayah transmigrasi serta penyesuaian tarif sewa rumah dinas. Target kami, PAD yang saat ini di angka Rp167 miliar dapat menembus Rp170 miliar,” ujar Abdul Khafidh.
Di sektor infrastruktur, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp88 miliar dari total APBD Rp1,4 triliun. Namun, cuaca ekstrem serta penarikan sebagian anggaran ke pusat menyebabkan sejumlah pembangunan jalan desa tertunda.
Sementara itu, di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab Merangin menginstruksikan setiap desa mengalokasikan minimal Rp150 juta dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Beberapa program unggulan yang telah berjalan di antaranya pembangunan kandang ayam petelur di Kecamatan Sungai Manau serta budidaya ikan sistem bioflok di pesantren.
“Kita ingin Merangin mandiri pangan, tidak lagi bergantung pada pasokan ikan dan telur dari daerah lain seperti Sumatera Barat,” tegasnya.
Dari sektor kesehatan, Abdul Khafidh menyampaikan kabar positif terkait penurunan angka stunting di Merangin dari 14 persen menjadi 9,4 persen pada tahun 2026. Meski demikian, ia mengakui belanja pegawai masih menjadi catatan serius karena menyerap 41 persen APBD, melebihi batas maksimal 35 persen sesuai instruksi Mendagri.
Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Syahrasaddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri pengolahan atau hilirisasi. Ia menyoroti fenomena kutukan sumber daya alam, di mana daerah kaya SDA justru memiliki tingkat kemiskinan tinggi akibat perencanaan yang tidak optimal.
“Struktur PDRB kita masih didominasi sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Melalui Visi Jambi Mantap 2029, kita dorong hilirisasi agar nilai tambah tetap berada di daerah,” kata Syahrasaddin.
Ia juga memaparkan empat pilar utama transformasi pembangunan, yakni peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa dan akses modal kerja, reformasi tata kelola melalui digitalisasi perizinan dan pembiayaan inovatif, efisiensi anggaran dengan mengalihkan program non-dampak ke program pro-rakyat, serta pembangunan infrastruktur inklusif yang menekan biaya logistik.
Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan percepatan konektivitas wilayah antara Kecamatan Jangkat (Merangin) dan Batang Asai (Sarolangun). Saat ini, masih terdapat sekitar 13 kilometer jalan provinsi yang belum tersambung.
“Konektivitas ini sangat strategis. Jika Jangkat dan Batang Asai terhubung, akses ekonomi masyarakat akan terbuka lebar dan disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” tutup Syahrasaddin. (Tribunjambi.com/Frengky Widarta)
Baca juga: Ayah dan Anak hingga Kakak Beradik Terlibat Kasus Narkoba di Kerinci
Baca juga: Ombudsman Investigasi Program Internship setelah Dokter Magang RSUD Tanjabbar Meninggal
