TRIBUNTRENDS.COM - Di balik tembok tinggi lembaga pemasyarakatan yang selama ini identik dengan hukuman dan pembinaan, kini muncul wajah baru program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah mulai membawa program unggulan tersebut masuk ke dalam lapas dan rumah tahanan di berbagai daerah Indonesia.
Bukan sekadar membangun dapur, program ini juga membuka ruang baru bagi para warga binaan untuk bekerja, belajar, bahkan mendapatkan penghasilan dari balik jeruji besi.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kini menyiapkan puluhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area lapas dan rutan.
Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah memperluas jangkauan program MBG sekaligus memberdayakan warga binaan secara produktif.
Baca juga: Syarat Mutlak Rektor UI Sebelum Dapur MBG Masuk Kampus: Harus Akuntabel dan Profesional
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 70 titik dapur MBG yang disiapkan di lingkungan lapas dan rutan seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 dapur kini sudah memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.
“Sekarang ini progres pembangunan dapur sudah 90 persen. Mudah-mudahan akhir Mei sudah operasi,” ujar Mashudi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Program ini menjadi salah satu ekspansi terbesar MBG karena untuk pertama kalinya fasilitas pemasyarakatan dilibatkan langsung dalam rantai penyediaan makanan bergizi nasional.
Yang membuat program ini menjadi sorotan bukan hanya pembangunan dapurnya, tetapi keterlibatan langsung para warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Mashudi menjelaskan, setiap dapur MBG nantinya diisi sekitar 46 hingga 48 pekerja. Dari jumlah itu, sekitar 20 orang merupakan warga binaan yang telah lolos asesmen dan dinyatakan layak bekerja.
“20 orang itu adalah warga binaan yang bekerja di situ, dengan norma-norma sesuai SOP untuk MBG,” katanya.
Para warga binaan yang dilibatkan tidak dipilih secara sembarangan. Mereka harus melewati serangkaian pemeriksaan, mulai dari kondisi kesehatan, kemampuan kerja, hingga penilaian perilaku selama menjalani masa pidana.
Menariknya, warga binaan yang bekerja di dapur MBG juga akan menerima upah atas keterlibatan mereka dalam program tersebut.
“Harapan kami ke depan bahwa warga binaan itu banyak yang punya keahlian memasak, dari hasil asesmen itu, kami berdayakanlah,” ujar Mashudi.
Baca juga: Usulan IPB Soal Banyaknya MBG yang Salah Sasaran: Gunakan KIP dan KIS untuk Distribusi Makan Gratis
Program ini dinilai bukan sekadar proyek penyediaan makanan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.
Banyak napi yang sebelumnya memiliki keterampilan memasak kini diberi ruang untuk kembali mengasah kemampuan mereka secara produktif. Pemerintah berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat nantinya.
Selain itu, keterlibatan warga binaan dalam dapur MBG juga dianggap mampu menciptakan rasa tanggung jawab, disiplin kerja, hingga kepercayaan diri yang selama ini sulit dibangun di lingkungan pemasyarakatan.
Mashudi menjelaskan, pembangunan dapur MBG memanfaatkan lahan milik lapas dan rutan, baik di area dalam maupun di luar kompleks utama.
Namun penggunaan lahan itu tetap melalui mekanisme resmi. Badan Gizi Nasional (BGN) diwajibkan membayar biaya pemanfaatan lahan kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurutnya, setiap dapur membutuhkan area sekitar 350 hingga 400 meter persegi.
Awalnya Ditjenpas mengusulkan 119 lokasi dari total 627 lapas dan rutan di Indonesia untuk dijadikan dapur MBG. Namun hingga kini baru 70 titik yang mendapat persetujuan.
Dari jumlah tersebut, 36 lokasi kini sudah aktif dibangun.
Baca juga: Rektor Siap Bangun Dapur, Mahasiswa Siap Melawan! Pecah Kongsi di IPB Soal Program MBG
Sejumlah lapas sudah mulai menjalankan program dapur MBG dan menjadi proyek percontohan nasional.
Beberapa di antaranya adalah Lapas Sukamiskin yang dijadikan model awal pelaksanaan program, kemudian Lapas Batulicin, hingga Lapas Bengkulu.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, juga telah menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG di lingkungan pemasyarakatan.
Saat ini tercatat sebanyak 469 dapur lapas dan rutan telah mengantongi sertifikat laik higienis. Selain itu, 754 warga binaan sudah mengikuti pelatihan teknis penyelenggaraan makanan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa dapur MBG di lapas tidak hanya produktif, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas yang ditetapkan pemerintah.
***
(TribunTrends/Wartakota)
