Oleh: Jeffriansyah DSA
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM- Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian penting dalam dinamika ekonomi nasional. Penguatan dolar bukan hanya persoalan pasar uang atau kebijakan moneter tingkat pusat. Kondisi ini juga memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah termasuk Sulawesi Barat yang struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor primer, konsumsi rumah tangga, perdagangan lokal, serta distribusi barang antarwilayah.
Teori ekonomi internasional, Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, serta Marc J. Melitz melalui buku International Economics: Theory and Policy edisi ke-9 tahun 2012 menjelaskan bahwa nilai tukar berperan penting dalam menentukan harga relatif barang antarnegara, arus perdagangan, serta keseimbangan ekonomi terbuka.
Kurs bukan hanya angka teknis pasar valuta asing. Kurs menjadi mekanisme yang memengaruhi harga barang, biaya produksi, daya saing ekspor, serta stabilitas ekonomi suatu negara atau wilayah yang terhubung pada sistem perdagangan nasional maupun global.
Penulis berpendapat bahwa nilai tukar tidak boleh dipahami sebagai isu ekonomi nasional semata. Jika kita berbicara daerah seperti Sulawesi Barat maka perubahan kurs dapat berubah menjadi persoalan sosial ekonomi karena langsung berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, serta kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli.
Bagi Sulawesi Barat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlu dipahami melalui cara kerja ekonomi daerah yang masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pasokan barang luar wilayah.
Banyak kebutuhan masyarakat seperti bahan pangan olahan, alat pertanian, bahan bangunan, obat-obatan, barang elektronik, kendaraan, pupuk, pestisida, serta komponen produksi masih masuk melalui rantai distribusi panjang. Ketika dolar menguat maka biaya barang impor serta barang yang memiliki komponen impor ikut meningkat. Kenaikan tersebut kemudian bergerak menuju harga jual tingkat lokal.
Fenomena ini sejalan dengan konsep exchange rate pass-through. Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, serta Richard Startz dalam buku Macroeconomics edisi ke-11 tahun 2011 menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar dapat memengaruhi harga domestik melalui kenaikan harga barang impor, biaya produksi, serta ekspektasi inflasi. Artinya pelemahan rupiah tidak berhenti pada pasar valuta asing. Dampaknya bergerak menuju pasar barang, pasar tenaga kerja, serta konsumsi rumah tangga.
Penulis berpendapat bahwa efek pelemahan rupiah terhadap daerah tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Pengaruhnya sering bergerak perlahan melalui kenaikan ongkos distribusi, naiknya harga barang, menurunnya margin usaha kecil lalu akhirnya melemahkan konsumsi rumah tangga. Karena itu pemerintah daerah perlu membaca pergerakan kurs sebagai sinyal awal terhadap potensi tekanan inflasi daerah.
Sulawesi Barat sebagai daerah berkembang menghadapi risiko lebih besar karena struktur ekonominya belum sepenuhnya terdiversifikasi. Pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan skala kecil, serta jasa informal masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Ketika biaya produksi meningkat akibat pengaruh kurs, petani, nelayan, pedagang kecil, serta pelaku UMKM menjadi kelompok pertama yang merasakan tekanan. Mereka harus menghadapi kenaikan harga input produksi sementara harga jual belum tentu naik secara seimbang.
Pada sektor pertanian dampak dapat terlihat melalui kenaikan harga pupuk, pestisida, bibit unggul, alat mesin pertanian serta biaya transportasi. Banyak komponen tersebut memiliki hubungan tidak langsung terhadap dolar karena bahan baku atau proses produksinya terkait pasar global. Ketika harga input naik, biaya produksi petani bertambah. Pada saat yang sama posisi tawar petani sering kali masih lemah karena harga hasil panen banyak ditentukan oleh pedagang pengumpul atau mekanisme pasar yang belum sepenuhnya berpihak kepada produsen kecil.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan dolar bukan sekadar persoalan makroekonomi. Persoalan ini masuk sampai ke ruang ekonomi rumah tangga. Masyarakat berpendapatan rendah akan merasakan tekanan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok. Pelaku usaha kecil merasakan tekanan melalui kenaikan biaya bahan baku. Pemerintah daerah merasakan tekanan melalui meningkatnya kebutuhan pengendalian inflasi, subsidi tidak langsung, serta stabilisasi distribusi barang strategis.
Analisa Penulis bahwa kelompok yang paling rentan dalam situasi pelemahan rupiah adalah rumah tangga miskin, petani kecil, nelayan, serta pelaku UMKM. Kelompok ini tidak memiliki ruang yang besar untuk menyesuaikan pendapatan ketika harga barang naik. Akibatnya tekanan kurs dapat berubah menjadi tekanan kesejahteraan apabila tidak diimbangi kebijakan perlindungan ekonomi yang tepat.
Jika kita melihat perspektif pembangunan daerah maka fenomena ini dapat dibaca melalui teori circular cumulative causation yang dikemukakan Gunnar Myrdal dalam buku Economic Theory and Under-developed Regions tahun 1957. Myrdal menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan dapat membesar apabila suatu wilayah tidak memiliki kemampuan struktural untuk menahan tekanan eksternal. Wilayah yang sudah kuat akan semakin kuat karena memiliki modal, industri, teknologi, serta akses pasar. Sebaliknya, wilayah yang masih lemah dapat semakin tertinggal karena tekanan ekonomi memperbesar kerentanan lama.
Teori Myrdal relevan untuk membaca posisi Sulawesi Barat. Ketika rupiah melemah maka daerah yang memiliki industri pengolahan kuat dapat menyesuaikan diri melalui ekspor, substitusi impor, atau peningkatan nilai tambah. Namun daerah yang masih menjual komoditas mentah menghadapi keterbatasan lebih besar. Sulawesi Barat memiliki komoditas pertanian, perkebunan, kelautan, serta potensi ekonomi kreatif. Akan tetapi, tanpa industri pengolahan yang memadai, nilai tambah lebih banyak mengalir keluar daerah.
Penulis berpendapat titik lemah utama ekonomi Sulawesi Barat bukan terletak pada ketiadaan potensi melainkan pada rendahnya kemampuan daerah mengubah potensi menjadi nilai tambah. Selama komoditas masih dijual dalam bentuk mentah, maka keuntungan ekonomi terbesar akan lebih banyak dinikmati oleh wilayah lain yang memiliki industri pengolahan.
Pada sisi lain penguatan dolar juga dapat membuka peluang bagi komoditas berorientasi ekspor. Kakao, kelapa, hasil perkebunan, serta produk perikanan dapat memperoleh nilai rupiah lebih tinggi ketika harga internasional bergerak positif. Namun peluang tersebut hanya akan menjadi keuntungan nyata apabila petani dan pelaku lokal memiliki akses terhadap pasar, informasi harga, kelembagaan ekonomi, serta fasilitas pengolahan. Tanpa itu, keuntungan kurs lebih banyak dinikmati pelaku perdagangan besar ketimbang produsen tingkat bawah.
Persoalan nilai tambah ini dapat dijelaskan melalui teori linkage effects Albert O. Hirschman dalam buku The Strategy of Economic Development tahun 1958. Hirschman menekankan pentingnya keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan dalam pembangunan ekonomi. Keterkaitan ke belakang muncul ketika suatu sektor mendorong permintaan input lokal. Keterkaitan ke depan muncul ketika output suatu sektor menjadi bahan bagi kegiatan ekonomi lanjutan.
Jika teori Hirschman digunakan untuk membaca Sulawesi Barat maka tantangan utama daerah bukan hanya meningkatkan produksi kakao, kelapa, ikan, atau hasil pertanian lain. Tantangan lebih besar ialah membangun rantai nilai lokal. Kakao perlu terhubung dengan industri pengolahan. Kelapa perlu diarahkan pada produk turunan. Perikanan perlu diperkuat melalui penyimpanan dingin, pengemasan, sertifikasi, serta akses pasar. Tanpa keterkaitan tersebut, ekonomi daerah akan tetap bergantung pada penjualan bahan mentah.
Penulis berpendapat bahwa hilirisasi tidak boleh hanya menjadi jargon pembangunan. Hilirisasi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata berupa rumah produksi, koperasi modern, akses pembiayaan, pelatihan mutu, sertifikasi produk, serta perluasan pasar. Tanpa perangkat tersebut, petani dan pelaku UMKM tetap sulit naik kelas meskipun komoditas daerah memiliki nilai ekonomi tinggi.
Ketergantungan pada bahan mentah membuat ekonomi daerah lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun, pendapatan masyarakat ikut tertekan. Ketika dolar menguat otomatis sebagian biaya produksi naik lebih cepat daripada pendapatan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menjadi mudah terganggu oleh perubahan ekonomi eksternal. Inilah alasan mengapa hilirisasi berbasis potensi lokal harus menjadi agenda serius Sulawesi Barat.
Selain sektor produksi, persoalan distribusi juga menentukan besar kecilnya dampak pelemahan rupiah. Karakter geografis Sulawesi Barat membuat biaya logistik relatif tinggi. Barang kebutuhan masyarakat sering melalui rantai pasok panjang sebelum sampai ke pasar lokal. Ketika biaya bahan bakar, transportasi, serta impor meningkat, harga akhir barang menjadi lebih mahal. Situasi ini dapat menciptakan tekanan inflasi daerah.
Bercermin dari uraian diatas, Teori inflasi biaya atau cost-push inflation menjadi relevan. Samuelson serta Nordhaus dalam buku Economics edisi ke-19 tahun 2010 menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi ketika biaya produksi naik sehingga produsen menaikkan harga barang dan jasa. Pelemahan rupiah dapat menjadi pemicu inflasi biaya apabila kenaikan kurs menyebabkan bahan baku, energi, serta distribusi menjadi lebih mahal. Dampaknya sangat terasa pada daerah yang memiliki ketergantungan pasokan luar wilayah.
Pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar sesaat. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem distribusi pangan, memperpendek rantai pasok, menjaga cadangan bahan pokok, memperbaiki konektivitas antarwilayah, serta memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah. Stabilitas harga harus dibaca sebagai bagian penting ketahanan ekonomi masyarakat.
Analisa Penulis bahwa pengendalian inflasi daerah harus bergerak lebih jauh dari sekadar respons jangka pendek. Operasi pasar memang penting, tetapi tidak cukup. Daerah membutuhkan data harga yang akurat, sistem peringatan dini kenaikan harga, pemetaan komoditas rentan, serta koordinasi kuat antara pemerintah daerah, pedagang, petani, distributor, dan aparat pengawas pasar.
Pelaku UMKM juga membutuhkan perhatian khusus. UMKM merupakan penyangga utama ekonomi daerah namun memiliki kapasitas terbatas untuk menghadapi perubahan biaya produksi. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha kecil tidak selalu mampu menaikkan harga jual karena konsumen lokal memiliki daya beli terbatas. Akibatnya, margin keuntungan menyempit. Sebagian usaha bahkan dapat mengurangi produksi atau menunda ekspansi.
Situasi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan bagi UMKM. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pembiayaan, pelatihan manajemen biaya, digitalisasi pemasaran, kemitraan rantai pasok, serta bantuan teknologi produksi. UMKM harus diarahkan bukan hanya bertahan tetapi naik kelas melalui efisiensi, inovasi, serta perluasan pasar.
Pada titik ini pembangunan ekonomi Sulawesi Barat tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan angka makro. Pertumbuhan ekonomi harus memiliki kualitas. Amartya Sen dalam buku Development as Freedom tahun 1999 menjelaskan bahwa pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan melainkan perluasan kemampuan manusia untuk hidup lebih produktif, sehat, terdidik, serta memiliki pilihan ekonomi yang lebih luas. Perspektif Sen penting karena pelemahan rupiah pada akhirnya berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Jika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan stagnan, maka kebebasan ekonomi masyarakat menyempit. Rumah tangga miskin mungkin mengurangi konsumsi bergizi, menunda pendidikan anak, atau mengurangi akses kesehatan. Karena itu, kebijakan menghadapi penguatan dolar harus diarahkan bukan hanya pada stabilisasi harga tetapi juga perlindungan kesejahteraan masyarakat rentan.
Penulis berasumsi bahwa ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan yang baik harus mampu menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mengurangi kerentanan rumah tangga miskin terhadap tekanan harga.
Sulawesi Barat membutuhkan peta jalan ekonomi yang lebih kokoh. Pertama, daerah perlu memperkuat produksi lokal terutama pangan, komoditas perkebunan, serta perikanan. Kedua, daerah perlu mempercepat hilirisasi agar nilai tambah tidak keluar wilayah. Ketiga, daerah perlu memperbaiki sistem logistik agar disparitas harga dapat ditekan. Keempat, UMKM perlu didampingi agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya produksi. Kelima, kebijakan pengendalian inflasi perlu berbasis data harian pasar serta koordinasi lintas sektor.
Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu membangun agenda ekonomi yang lebih antisipatif. Kebijakan ekonomi daerah tidak boleh hanya bergerak setelah harga naik atau setelah masyarakat mengeluh. Pemerintah daerah perlu membaca gejala ekonomi global, menyiapkan langkah mitigasi, serta memperkuat ketahanan sektor lokal sebelum tekanan ekonomi menjadi krisis sosial.(*)
