Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memastikan setiap laporan yang diterima akan ditangani secara profesional sesuai kewenangan ORI.

"Saat menerima laporan masyarakat, kami akan memastikan terlebih dahulu apakah laporan tersebut menjadi kewenangan Ombudsman RI, serta menilai apakah persyaratan formal dan materielnya telah terpenuhi," kata Maneger Nasution, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maneger Nasution menyampaikan hal itu terkait dengan kunjungan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ke kantor ORI di Jakarta, Kamis (30/4).

Dia menyebut ORI merupakan lembaga yang bertugas memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Setelah itu, ia mengatakan Ombudsman akan mengambil berbagai langkah yang diperlukan agar laporan masyarakat dapat ditangani dengan baik sesuai kewenangan yang dimiliki.

Maneger pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ombudsman RI.

"Atas nama Ombudsman RI, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan yang diberikan" ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Rahmansyah Sibarani melakukan konsultasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerahnya, salah satunya terkait penanganan pascabencana Sumatera Utara yang lalu.

Pertemuan menjadi forum untuk membahas dan mendalami sejumlah permasalahan yang tengah terjadi guna mencari langkah penanganan yang tepat.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 28.972 unit rumah hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan penyediaan hunian permanen tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, hanyut, atau berada di zona rawan bencana.

"Penyediaan hunian secara permanen ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memberikan kembali tempat tinggal demi kehidupan yang lebih baik pascabencana," kata dia.

Berdasarkan data BNPB, target pembangunan huntap di Provinsi Aceh mencapai 18.354 unit. Sementara itu, di Sumatera Utara sebanyak 6.432 unit dan di Sumatera Barat sebanyak 4.186 unit saat ini sedang dalam proses pembangunan sesuai usulan pemerintah kabupaten/kota setempat.