TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR Papua) mendorong terciptanya solusi terkait aspirasi mahasiswa dan masyarakat yakni menyangkut isu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan militerisme di Tanah Papua. 

Hal itu disampaikan Senator Filep Wamafma yang tergabung dalam FOR Papua, saat jumpa pers di Kabupaten Fakfak Papua Barat, Jumat (8/5/2026). 

"Kewajiban kami sebetulnya di FOR Papua pada prinsipnya mencari solusi bersama bukan untuk menciptakan masalah," tegasnya. 

Filep Wamafma mengemukakan, pencarian solusi atas aspirasi yang disampaikan menyangkut PSN dan Militerisme di Tanah Papua merupakan tanggung jawab moral pihaknya di FOR Papua. 

"Kami agendakan pertemuan dengan Menkopolhukam pada tanggal 13 Mei 2026 nanti, saya bersama Ketua FOR Papua akan langsung menghadap menyampaikan rentetan aksi demonstrasi belakangan ini, yang dilakukan mahasiswa dan warga menolak PSN serta militerisme," tuturnya. 

Baca juga: Polda Papua Barat Dorong Petani Milenial OAP Lewat Program Jagung di Masni

Termasuk disampaikannya, akan dibahas pula mencakup keterlibatan peran masyarakat adat dalam PSN, persoalan pendidikan dalam aspek politik, hingga militerisme masif yang disuarakan untuk dibatasi bahkan dihentikan melalui demonstrasi mahasiswa. 

"Nah ini semua kan persoalan politik, maka kita  akan ramu dan bawa ke Menkopolhukam, lalu kita minta ke Pak Menkopolhukam dari aspek tupoksinya perlu ada kajian mendalam atas aspirasi-aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang sedang diperjuangkan di Tanah Papua," bebernya. 

Ia menegaskan, Tanah Papua ialah tanah damai dan secara umum penghuninya ialah orang-orang yang cinta perdamaian. 

"Tetapi perlu digarisbawahi ada trauma panjang masa lalu tentang situasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat," tuturnya. 

Lanjutnya mengatakan, itu kemudian muncul kembali rasa kekhawatiran dan ketakutan masyarakat. 

"Dalam konteks ini masyarakat berpikir mengapa Otsus diberikan kepada kita, tetapi kemudian di sisi lain jaminan keselamatan, pendidikan, kesehatan hingga hak-hak masyarakat adat tidak terlaksana dengan baik lalu begitu kenapa tidak kembalikan Otsus saja ke Jakarta," jelasnya. 

Baca juga: 17 Tahun Menunggu, Nuh Inai Bongkar Komitmen Semu DBH Migas untuk Suku Besar Sebyar

Untuk itu bagi pihaknya di FOR Papua, ini merupakan masalah besar yang perlu segera ada solusi konkret. 

"Kasus permasalahan yang terjadi di atas Tanah Papua harus diselesaikan secara komprehensif dan tidak ada cara pendekatan militerisme untuk penyelesaian masalah, tetapi harus lewat jalan dialog konstruktif," pungkasnya. 

Filep Wamafma mencontohkan, misalnya bisa belajar dengan Aceh di mana mampu terciptanya situasi aman dan damai bahkan ada mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bisa menjadi gubernur. 

"Nah mengapa Papua tidak bisa, padahal kita orang Papua ialah orang yang beradab, penuh kasih dan punya rasa saling menghargai satu sama lainnya sudah menjadi dasar fondasi," katanya. 

FOR Papua merupakan forum atau wadah yang dibentuk oleh MPR RI untuk mendukung percepatan pembangunan, memperkuat sinergi komunikasi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua melalui pendekatan dialogis serta konstitusional. 

Anggota FOR Papua terdiri dari anggota DPR dan DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Papua. (*)