POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Sebanyak 29 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan politisi Katolik menggelar silaturahmi bersama Keuskupan Agung Kupang (KAK).
Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 Mei 2026, bertempat di Aula Santo Gabriel, KAK.
Dalam pertemuan itu, ditekankan pentingnya politik sebagai ruang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada pembukaan acara silahturahmi, Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Kupang, Romo Leonardus Mali, mengutip pemikiran mendiang Paus Fransiskus yang menyatakan bahwa politik adalah perwujudan dari cinta kasih.
Baca juga: Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Kupang Selenggarakan Diskusi Buku Awal Tahun
Menurut dosen filsafat tersebut, dalam perspektif iman Katolik, politik tidak semata-mata dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk pelayanan demi kesejahteraan bersama (bonum commune).
Kegiatan silaturahmi yang dihadiri langsung Uskup Keuskupan Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni.
Momentum ini sebagai awal membangun sinergi antara para politisi Katolik dengan Uskup Agung Kupang.
Dalam arahannya, Uskup Hironimus mengajak seluruh elemen Gereja Katolik untuk berjalan bersama dalam semangat pelayanan, meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
“Sebagai satu tubuh dalam Gereja, kita perlu berjalan seirama dengan tujuan yang sama, yakni mengabdi dan melayani masyarakat,” kata Uskup Hironimus.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu program prioritas dalam rencana kerja lima tahunan Keuskupan Agung Kupang.
Menurutnya, pendidikan yang transformatif sangat penting dalam memperkuat kualitas umat sekaligus membentuk warga negara yang mampu menghadapi perubahan sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, Uskup Hironimus mengajak para politisi Katolik untuk bersama-sama mendukung penguatan sektor pendidikan sebagai bagian dari pelayanan sosial Gereja.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Politisi Katolik sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo, menyebut kegiatan silaturahmi sebagai langkah awal untuk membangun ruang dialog dan kerja sama yang berkelanjutan.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah lahirnya gagasan-gagasan progresif bagi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar, Simprosa Gandut, mendorong Keuskupan Agung Kupang untuk membuka ruang pembinaan politik bagi generasi muda Katolik.
Menurutnya, pendidikan politik yang berlandaskan ajaran Sosial Gereja penting untuk mempersiapkan anak muda Katolik menjadi calon pemimpin dan pengambil kebijakan di masa depan.
Pandangan serupa disampaikan Bonifasius Jebarus, politisi Partai Demokrat, yang menyoroti pentingnya kaderisasi kaum awam dalam dunia politik.
Ia menilai ruang dan peran politisi asal NTT, baik di tingkat nasional maupun daerah, semakin mengalami degradasi sehingga perlu ada upaya serius dalam menyiapkan generasi penerus.
“Gereja Katolik sebagai institusi perlu kembali membuka ruang-ruang pendidikan politik agar kaum muda Katolik memiliki kesempatan belajar, bertumbuh, dan terlibat aktif dalam menentukan arah kebijakan publik,” katanya.
Pada selah-selah bincang para politisi bersama Uskup KAK, Romo Leo Mali kembali menyampaikan terkait luasnya ruang keterlibatan kerasulan awam dalam kehidupan sosial.
Menurutnya, kerasulan awam mencakup berbagai bidang, mulai dari kehidupan Gereja, keluarga, pendidikan kaum muda, lingkungan sosial, ekonomi, hingga politik.
“Sejak Gereja perdana, kaum awam telah mengambil bagian penting dalam pewartaan Injil, sebagaimana terlihat dalam pelayanan Priskila dan Akwila bersama Paulus,” jelasnya, merujuk Kisah Para Rasul 18:18–26.
Menutup rangkaian kegiatan ramah tamah Politisi Katolik bersama dengan Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni menegaskan kembali tentang pentingnya jalan bersama antara kaum klerus dan awam untuk menghadirkan kesetaraan dan keberadilan sesuai dengan ajaran-ajaran Sosial Gereja.
Uskup Hironimus mengingatkan para politisi Katolik bahwa “Anda yang berkecimpung dalam politik, akan selalu berurusan dengan persoalan keadilan sosial, martabat manusia, dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai bentuk karitas sosial. Gagasan ini selaras dengan Gaudium et Spes yang menegaskan bahwa Gereja berjalan bersama sukacita, harapan, duka, dan kecemasan umat manusia (GS, art. 1), serta bahwa kesejahteraan umum harus menjadi tujuan kehidupan sosial-politik (GS, art. 74),” pungkas Uskup Agung Kupang Mgr. Hironimus Pakaenoni. (*)
