TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Kasus meninggalnya seorang siswa SMK di Samarinda yang viral di media sosial kini mendapat atensi langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. 

Menanggapi hal tersebut, Walikota Samarinda, Andi Harun, meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta pihak sekolah untuk lebih proaktif dalam mendeteksi siswa yang membutuhkan perhatian khusus.

Walikota Andi Harun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), atas perhatian yang diberikan.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengambil tanggung jawab penuh atas persoalan yang terjadi.

Baca juga: Polemik Sepatu Rp27 Miliar, Gus Ipul Pastikan Proyek 2026 Belum Lelang, Tunggu Lampu Hijau KPK

“Kami pastikan, selama berada dalam ruang lingkup Kota Samarinda, kita akan mengambil tanggung jawab penuh. Kita berharap kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang,” tegas Walikota Andi Harun. 

Lebih jauh, Andi Harun mengaku telah menginstruksikan pihak Disdikbud agar seluruh kepala sekolah aktif melaporkan kondisi siswa yang membutuhkan bantuan sosial maupun perhatian khusus. 

Ia menilai, kasus seperti ini seharusnya dapat dicegah atau ditangani lebih cepat di tingkat daerah jika komunikasi berjalan efektif sejak awal.

“Sesungguhnya peristiwa seperti itu tidak harus sampai ke tingkat Pak Menteri. Tapi karena sudah terlanjur viral, akhirnya menjadi perhatian nasional,” ucapnya.

Walikota Andi Harun juga menyoroti fenomena viralitas yang kerap memicu kegaduhan publik sebelum pemerintah sempat merespons secara administratif.

Baca juga: 7 Fakta Kisah Sepatu Sempit dan Meninggalnya Mandala, Kesaksian Ibu dan Penjelasan Disdikbud Kaltim

Menurutnya, hal ini sering kali disebabkan oleh mampetnya aliran informasi dari bawah ke atas.

“Kita tidak ingin masalah yang sebenarnya bisa selesai cepat justru menjadi gaduh karena efek viralitas," beber Andi Harun.

Jika komunikasi berjalan positif, hal seperti ini pasti bisa ditanggulangi. Pimpinan daerah terkadang kurang mendapat asupan informasi riil di lapangan.

"Karena komunikasi yang tidak efektif,” kata Walikota Andi Harun.

Sebab itu, Walikota Andi Harun meminta adanya keterbukaan informasi mulai dari institusi pendidikan hingga ke tingkat pimpinan daerah dan tim anggaran. (*)