TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DIY merespons banyaknya kejadian memilukan di lingkungan pendidikan.
Sebagai upaya mitigasi terhadap tindak kekerasan ataupun diskriminasi di lingkungan pendidikan, DPW PKB DIY melaunching Posko Layanan Informasi Pesantren dan Daycare Ramah Perempuan dan Anak, pada Minggu (10/5/2026).
Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi pesantren yang aman, inklusif, dan berpihak pada perlindungan perempuan serta anak.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPW PKB DIY Umaruddin Masdar, Ketua RMI PWNU DIY KH Muhammad Nilzam Yahya, Satgas Pesantren Ramah Anak Dan Perempuan PWNU DIY Nyai Dr. Hj Maya Fitria, Hj Khotimatul Khotimatul Husna, Sekretaris DPW PKB DIY Hj Aslikh Rina Ulyaddin, serta Ketua Fatayat PWNU DIY Maryam Fithriati.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk kejadian yang baru-baru ini mencuat di Pati.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pencegahan, DPW PKB DIY menggandeng RMI PWNU DIY serta Satgas Pesantren Ramah Anak dan Perempuan PWNU DIY untuk memberikan masukan, pendampingan, serta penguatan sistem perlindungan di lingkungan pesantren dan daycare.
Melalui launching ini, diharapkan hadir ruang layanan yang mampu menjadi pusat aduan, edukasi, pendampingan, serta penguatan tata kelola pesantren dan daycare yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak.
Ketua DPW PKB DIY Umaruddin Masdar menyampaikan bahwa pesantren merupakan ruang pendidikan moral dan akhlak yang harus dijaga marwah serta keamanannya.
Menurutnya, kehadiran posko layanan dan satgas ini menjadi langkah awal untuk memastikan pesantren di DIY mampu menjadi ruang yang aman bagi santri, perempuan, dan anak.
“Transformasi pesantren hari ini tidak cukup hanya berbicara tentang pendidikan dan tradisi keilmuan, tetapi juga bagaimana menghadirkan sistem perlindungan yang nyata agar tidak ada lagi kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan pesantren,” ujar Umaruddin Masdar.
Senada dengan itu, Ketua RMI PWNU DIY KH. Muhammad Nilzam Yahya, menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab moral seluruh elemen pesantren.
Lingkungan pesantren harus menjadi ruang pendidikan yang menghadirkan rasa aman, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat perempuan dan anak.
Menurutnya peristiwa yang terjadi di Pati harus menjadi pelajaran bersama bagi seluruh lembaga pendidikan, khususnya pesantren.
“Karena itu, perlu adanya langkah dan sikap antisipatif serta preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pesantren harus memperkuat sistem pengawasan, edukasi, pendampingan, dan keberanian membangun mekanisme perlindungan bagi santri, perempuan, dan anak,” ungkap Ketua RMI PWNU DIY KH Muhammad Nilzam Yahya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun budaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kolaborasi antara organisasi politik, pesantren, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan. (hda)
