TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA —Insiden dugaan keracunan pangan yang menimpa ratusan siswa Sekolah Dasar di wilayah Cakung dan Pulogebang, Jakarta Timur, memantik simpati dan perhatian serius dari berbagai pihak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, turun langsung mengunjungi puluhan siswa yang dirawat di Rumah Sakit Citra Harapan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (10/5/2026).
Peninjauan tersebut tidak hanya dilakukan ke fasilitas kesehatan, tetapi juga berlanjut ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang 15.
Dalam kunjungannya, Abdul Rivai turut didampingi oleh Wakil Ketua Umum I, Siti Nur Azizah Ma’ruf Amin, beserta jajaran pengurus lainnya.
Kehadiran mereka merupakan wujud empati mendalam sekaligus langkah awal untuk mendorong evaluasi bersama terkait standar operasional dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi anak-anak, mendengarkan berbagai masukan, dan memastikan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar kualitas pelayanan MBG semakin baik dan semakin aman bagi masyarakat,” ungkap Abdul Rivai Ras di sela-sela kunjungannya.
Sebelumnya, pada Jumat (8/5/2026), Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerima laporan adanya 252 orang tua yang mengeluhkan anak-anak mereka mengalami gejala mual, muntah, diare, dan sakit perut usai menyantap sajian MBG.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30 siswa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
Bagi Abdul Rivai, peristiwa ini tidak boleh dianggap remeh karena Program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa.
“Anak-anak adalah amanah bangsa. Karena itu, setiap proses dalam penyelenggaraan MBG harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, disiplin, dan tanggung jawab tinggi,” tegasnya.
Menanggapi dugaan adanya penurunan kualitas pada salah satu menu akibat proses distribusi, pihak asosiasi menekankan pentingnya menunggu hasil investigasi resmi dari Dinas Kesehatan dan BPOM agar berjalan objektif.
SPPG Pulogebang 15 sendiri diketahui baru beroperasi pada akhir Maret 2026 dan tengah dalam proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menyikapi temuan tersebut, asosiasi berkomitmen untuk menjadikan insiden ini sebagai momentum perbaikan yang terukur.
Langkah-langkah strategis segera disiapkan untuk seluruh pengelola di berbagai daerah, mulai dari percepatan sertifikasi kelayakan dapur, pelatihan higiene bagi para pekerja pangan, hingga optimalisasi pusat kendali untuk mendeteksi risiko sejak dini.
Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan badan terkait akan diperkuat untuk memastikan pengawasan berjalan ketat.
Abdul Rivai mengingatkan seluruh pengelola dapur dan pemasok untuk lebih jeli dalam mengawasi kualitas pangan dari hulu ke hilir.
Ia menyoroti bahwa keamanan pangan berskala besar tidak hanya bergantung pada pengolahan di dapur, tetapi juga kualitas pemasok, manajemen penyimpanan bersuhu, hingga proses pengiriman.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh proses benar-benar dijalankan sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima siswa. Rantai pasok dari hulu ke hilir harus dicermati secara detail dan disiplin,” paparnya.
Program MBG tetap dinilai sebagai langkah strategis untuk melahirkan generasi emas Indonesia di masa depan.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diajak untuk membangun budaya kerja yang disiplin dan menjadikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Baca juga: Tanggung Biaya Pengobatan Kasus Keracunan MBG, BPJS Ungkap Skemanya
“Kejadian ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Kita tidak boleh berhenti pada rasa prihatin saja, tetapi juga harus bergerak melakukan pembenahan dan penguatan sistem secara nyata. Kami percaya bahwa dengan keterbukaan, evaluasi yang jujur, dan pengawasan rantai pasok yang lebih ketat, Program MBG dapat terus diperbaiki,” ujar Abdul Rivai Ras.
