TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Keterlambatan pencairan bantuan sosial (bansos) pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di kota-kota studi kembali terjadi. 

Kondisi ini bukan kali pertama dialami para penerima, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa.  

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari, Matias Wirsin, menegaskan bahwa masalah serupa sudah berulang sejak tahun sebelumnya. 

“Pada tahun 2025 tahap II, tercatat 89 mahasiswa belum menerima bantuan. Tahun 2026 tahap I, sekitar 70 mahasiswa juga belum menerima pencairan,” ungkapnya di Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, Manokwari, Senin (11/5/2026) sore.  

Dari total berkas mahasiswa sebanyak 474 orang, masih ada sekitar 70 mahasiswa di Kota Studi Manokwari yang belum menerima dana pendidikan. 

Padahal, menurut informasi yang diterima, Surat Perintah Membayar (SPM) telah diterbitkan sejak beberapa waktu lalu.  

Baca juga: Mahasiswa Teluk Bintuni di Manokwari Keluhkan Pencairan Bansos Belum 100 Persen

Pada hari yang sama, sejumlah mahasiswa yang dikoordinir ketua ikatan menggelar demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Teluk Bintuni. 

“Ketua dan bendahara bersama anggota ikatan hari ini juga melakukan demo di Dinas Pendidikan Teluk Bintuni,” jelas Matias.  

Ia menambahkan, keterlambatan pencairan tidak hanya dialami mahasiswa di Manokwari, tetapi juga mahasiswa Teluk Bintuni di Sorong. 

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi sekaligus mempercepat proses pencairan.  

“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah supaya mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima segera menerima haknya,” tegasnya.  

Selain percepatan pencairan, Matias juga menekankan pentingnya transparansi mekanisme penyaluran bansos pendidikan, mengingat sumber dana berasal dari APBD maupun dana Otonomi Khusus (Otsus). 

Ia meminta dinas pendidikan turun langsung mendata mahasiswa agar tidak terjadi kesalahan data yang berujung keterlambatan.  

“Pendidikan adalah bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, bantuan pendidikan harus tepat sasaran dan benar-benar membantu kebutuhan mahasiswa selama menempuh studi,” tutupnya.