TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING - Ancaman penggunaan drone ilegal dan potensi sabotase terhadap objek vital nasional dinilai kian berkembang seiring meningkatnya kompleksitas pengamanan kawasan maritim.
Jika tidak diantisipasi, gangguan terhadap fasilitas energi strategis dapat berdampak pada terganggunya distribusi energi nasional hingga membahayakan keselamatan operasional di perairan.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi situasi tersebut, baru-baru ini digelar kegiatan ISPS Code Table Top Exercise 2026 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bertajuk "Pengoperasian Drone pada Area Terbatas serta Ancaman Sabotase pada FSRU LNG Nusantara Regas".
"Kegiatan ini bertujuan untuk menguji ketangkasan, koordinasi, serta kesiapsiagaan seluruh personel dan pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi ancaman non-konvensional yang kian berkembang," kata Direktur Operasional PT Nusantara Regas, Mahfud Fauzi, Selasa (12/5/2026).
Mahfud mengatakan, sebagai pengelola infrastruktur energi strategis nasional, pihaknya berkomitmen menjaga keamanan terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) terapung atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang berlokasi di perairan Teluk Jakarta.
Menurut Mahfud, keamanan operasional FSRU adalah hasil sinergi erat dengan seluruh pemangku kepentingan maritim, tak terkecuali jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu, Polairud Polres Kepulauan Seribu, hingga prajurit TNI AL dari Satrol Kodaeral III.
"Melalui simulasi ancaman drone dan sabotase ini, kita memperkuat protokol komunikasi dan respons cepat sesuai standar International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code," kata Mahfud.
"Kita harus selalu selangkah lebih maju dari potensi ancaman yang ada demi menjamin ketersediaan energi nasional tetap aman tanpa gangguan," sambung dia.
Dalam latihan bersama ini, para peserta terlibat aktif dalam simulasi skenario taktis, mulai dari deteksi dini pengoperasian drone ilegal di area terbatas hingga prosedur penanganan ancaman sabotase fisik di atas kapal.
Diskusi mendalam turut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas alur koordinasi sesuai dengan Port Facility Security Plan (PFSP) yang berlaku.
Kepala KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu Capt. Benny Berkiah Pandelaki, menganggap simulasi ini penting dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini terhadap ancaman di kawasan maritim.
"Latihan berkala seperti ini penting untuk memastikan fungsi koordinasi antara pemerintah dan operator fasilitas pelabuhan berjalan optimal saat terjadi situasi darurat yang sesungguhnya," pungkas Benny.
Baca juga: Pelaku Teror Pembakaran di Matraman Mengaku dapat Bisikan
Baca juga: Kecelakaan di Tol Sigli-Banda Aceh Hari Ini, Istri Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA Meninggal Dunia
Baca juga: Pasien Laporkan Dokter Rumah Sakit di Semanggi Jaksel karena Dugaan Malpraktik
